BANDUNG, – Bramasta news. com.
Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai, mendorong seluruh pemerintah daerah menjadikan budaya HAM sebagai pondasi pembangunan. Menurutnya, bangsa yang maju harus berangkat dari penghormatan terhadap hak setiap warga.
Ajakan itu disampaikan Pigai saat membuka forum “Bersama Membangun Peradaban HAM” di Hotel Papandayan, Gedung Suagi, Kota Bandung, 28–30 Juli 2026. Forum ini diikuti perwakilan pemda dari berbagai provinsi.
Pigai menegaskan, membangun HAM tidak bisa hanya bertumpu pada proses hukum. Perubahan mindset masyarakat dan aparatur jadi hal yang paling mendasar.
“HAM bukan cuma soal pengadilan. Yang utama adalah kesadaran. Masih banyak masyarakat belum paham haknya. Bahkan sebagian penyelenggara negara juga perlu penguatan pemahaman HAM,” katanya.
Ia menyoroti, selama ini penanganan pelanggaran HAM terlalu fokus ke jalur hukum. Padahal jalur itu sering mentok di biaya, akses pengacara, dan keterbatasan bantuan hukum.
“Kalau orang harus keluar uang besar untuk dapat keadilan, berarti akses keadilan belum merata. Makanya pencegahan lewat kesadaran jauh lebih penting,” ujar Pigai.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu juga berbagi pengalaman. Ia mengaku sengaja menyampaikan narasi yang berbeda agar isu HAM ramai dibicarakan publik.
“Saya sering dikritik karena dianggap kontroversial. Tapi tujuannya bukan cari panggung. Saya ingin menggeser cara berpikir masyarakat tentang HAM,” ungkapnya.
Bagi Pigai, HAM adalah pilar peradaban. Masyarakat yang paham dan menghormati HAM akan menciptakan kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan inklusif.
Ia menilai banyak konflik sosial di Indonesia berakar pada persoalan HAM. Mulai dari ketimpangan ekonomi, diskriminasi, pelayanan publik yang tidak adil, hingga persoalan sejarah.
“Setiap gejolak sosial harus ditelusuri akarnya. Kebanyakan bersinggungan dengan hak dasar manusia,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pigai menyebut kepatuhan pada prinsip HAM adalah investasi jangka panjang. Dampaknya bukan hanya materi, tapi juga pada kualitas tata kelola dan kepercayaan publik.
Ia menekankan, agenda HAM harus jalan beriringan dengan isu strategis lain. Seperti lingkungan, ketenagakerjaan, pelayanan publik, dan supremasi hukum.
Melalui Kementerian HAM, pemerintah pusat kini mendorong pemda mengarusutamakan HAM dalam kebijakan. Caranya lewat peningkatan kapasitas ASN, pendidikan HAM, dan pelayanan publik berbasis hak.
Pemda juga diminta mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip HAM dalam setiap program pembangunan.
Forum di Bandung ini diharapkan jadi titik temu komitmen pusat dan daerah. Tujuannya menempatkan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM sebagai dasar Indonesia yang berkeadilan.
“Kalau budaya HAM tumbuh dari daerah, maka peradaban bangsa ini akan semakin kuat dan bermartabat,” pungkas Pigai.
*neng sih*
