Fraksi PDIP Walk Out Saat Rapat Paripurna DPRD Jabar Minta Dedi Mulyadi Klarifikasi

oleh -309 Dilihat
oleh

Fraksi PDIP Walk Out Saat Rapat Paripurna DPRD Jabar Minta Dedi Mulyadi Klarifikasi

BANDUNG // Bramastanews.com_Sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat yang digelar pada Jum’at 16/5/2025, diwarnai aksi walk out dari Fraksi PDI perjuangan.

Aksi tersebut berawal dari interupsi salah satu anggota Fraksi PDIP bernama Doni Maradona Hutabarat yang disampaikan disaat acara pembukaan yang dibawakan Wakil Ketua DPRD.

Dalam intruksinya tersebut Doni sampaikan kekecewaannya terhadap Gubernur Jawa Barat atas pernyataannya yang dianggap telah menyinggung peran serta marwah DPRD Provinsi Jawa Barat.

“9 hari yang lalu Gubernur di acara yang sakral saya anggap di acara Musrenbang, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya, ini perlu kita sikapi. Beliau mendiskreditkan lembaga DPRD Provinsi Jawa Barat, dan mungkin menurut saya juga diskreditkan masing-masing anggota DPRD provinsi.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP Doni Maradona Hutabarat saat sampaikan interupsi di rapat Paripurna DPRD Jawa Barat (16/5). 

“Saya menyimpulkan juga dari pernyataan itu, Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan apa pendapat dari teman-teman anggota DPRD. Nah ternyata pada saat ini untuk membahas rancangan Peraturan Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu membutuhkan teman-teman DPRD untuk membahas.

BACA JUGA  Dedi Mulyadi Wacanakan Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Komnas HAM: Itu Hak Asasi, Bukan Untuk Ditukar Bansos

“Gubernur tidak bisa jalan sendiri membuat peraturan daerah, saya berharap di rapat Paripurna hari ini sebelum kita menyampaikan pandangan fraksi masing-masing terhadap rancangannya Peraturan Daerah ini, saya meminta secara pribadi dan secara Fraksi, kami meminta ada klarifikasi dari Gubernur.

“Kenapa, ini negara, negara ini dibentuk ada tiga triasme politika. Dia tidak bisa berjalan sendiri, sebelum ada klarifikasi dari Gubernur terhadap pernyataannya di acara musrenbang, menurut saya kita tidak perlu menyampaikan pandangan. Kenapa, bagaimanapun satu sama lembaga kita harus ada etika, harus saling menghargai.

“Kita tidak ada yang Superman bisa berjalan sendiri, negara ini dibangun juga tidak bisa berjalan sendiri. Nah sebelum masuk kita menyampaikan pandangan, menurut saya pimpinan bisa mengkomunikasikan bahwa Pak Gubernur harus mau mengklarifikasi terhadap pernyataannya di acara Musrenbang tanggal 7 Mei yang lalu, kalau memang tidak membutuhkan DPRD, ya tidak usah dibahas Raperda di DPRD,” jelasnya.

BACA JUGA  Momen Gubernur Kaltim Sebut Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Konten

Interupsi kemudian disambung anggota DPRD lainnya dari fraksi yang sama bernama Memo Hermawan dengan menyampaikan,

Memo Hermawan, anggota DPRD dari Fraksi PDIP saat sampaikan interupsi dan ajakan walk out ke anggota fraksi lain saat rapat Paripurna DPRD Jabar (16/5).

“Saya melihat seharusnya legislatif dengan eksekutif berbarengan saling mengisi saling memperkuat. Tapi beberapa bulan ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga, kita saling merendahkan.

BACA JUGA  Dedi Mulyadi Akan Wajibkan KB Pria Vasektomi Bagi Penerima Bansos?

“Saya meminta perbaiki kehormatan marwah DPRD ini pimpinan, supaya hubungan yang harmonis baik Gubernur, Wakil Gubernur maupun dengan Legislatif DPRD ini.

Saya meminta juga sebagai kehormatan dan marwah DPRD ini, untuk rapat paripurna hari ini, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk bapak Ono Surono. Sebelum selesai hubungan Eksekutif dan legislatif baik,” ujarnya sambil mengajak anggota fraksi PDIP lainnya untuk berdiri.

Ajakan walk out itu pun disambut dengan suara yang diduga berasal dari Wakil Ketua DPRD, Ono Surono yang mengatakan.

BACA JUGA  Aura Cinta "Dibully" Pasca Debat dengan Dedi Mulyadi, PDIP Siap Beri Pendampingan

“Atas instruksi dari pak Memo, saya keluar,” ujar suara pria yang diduga Ono Surono.

Pasca ajakan walk out tersebut, seluruh anggota fraksi dari PDIP akhirnya berdiri dan keluar dari gedung rapat paripurna.

Atas aksi walk out tersebut, Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa menanggapi bila hal tersebut merupakan hal wajar dalam sistem demokrasi.

Dikatakannya bila hal tersebut merupakan bagian dari dinamika, namun Buky juga sampaikan bila dirinya menghormati sikap dari fraksi PDIP tersebut.

sumber: sekretariat DPRD Jabar, detikjabar.com

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *