“Koalisi Rakyat Purwakarta Bersih” Serius Usut Tuntas Aliran DBHP 2016-2018 Rp71,7 Miliar
PURWAKARTA // Bramastanews.com_Minggu 14 September 2025, bertempat di Sekretariat Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Jl. Sulukuning Nomor 112, telah terbentuk sebuah koalisi bernama Koalisi Rakyat Purwakarta Bersih (KRPB).
Koalisi ini merupakan gabungan dari berbagai LSM dan Ormas di Purwakarta diantaranya, Komunitas Madani Purwakarta (KMP), GMMP, KOBAR, GEMPA, LAKI, FPPI, GPRI, dan FORMATA.
Pembentukan KRPB diketahui dilakukan sebagai langkah bersama untuk mengawal dugaan penyalahgunaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) di Kabupaten Purwakarta senilai Rp71,7 miliar pada tahun 2016-2018, yang hingga ini tidak jelas aliran dan pertanggungjawabannya.
Dalam pertemuan tersebut KRPB sepakat menyatakan sikap diantaranya:
1. Mendesak aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK) untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas aliran dana DBHP Rp71,7 miliar.
2. Menegaskan bahwa tidak disalurkannya DBHP merupakan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus dugaan kuat tindak pidana korupsi.
3. Menuntut DPRD Kabupaten Purwakarta agar menjalankan fungsi pengawasan secara transparan serta membuka fakta kepada publik terkait keterlambatan dan penundaan alokasi DBHP.
4. Mengecam praktik penyalahgunaan wewenang yang telah merugikan pemerintah desa dan masyarakat sebagai penerima manfaat utama DBHP.
5. Mengajak seluruh elemen masyarakat Purwakarta untuk bersatu mengawal proses hukum ini agar tidak berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan.
KRPB juga serukan pesan moral bila DBHP adalah hak rakyat, bukan milik penguasa.
Penyalahgunaan dana sebesar Rp71,7 miliar adalah dugaan korupsi besar yang harus diusut hingga tuntas tanpa pandang bulu.
“Usut Tuntas DBHP 71,7 Miliar, Jangan Ada yang Kebal Hukum. Hak Rakyat Tak Boleh Dicuri..!!
(red)
