Ilustrasi
Oleh : Hendrawan Ahmad Balani
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen Pemilu dalam mewujudkan demokrasi prosedural dan memilih pemimpin dalam suatu Daerah atau wilayah tertentu yang berkualitas dan berintegritas. Setelah jatuhnya rezim Suharto pada tahun 1999 yang dimotori oleh Mahasiswa,di Indonesia, sistem demokrasi telah dilaksanakan secara rutin dan relatif demokratis. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan struktural dan kultural yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas Demokrasi pada Pilkada kedepan, dan juga untuk lebih memperdalam kualitas demokrasi yang bersifat substansial di Indonesia.
Dalam konteks ini, kredibilitas media memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemilu yang berkualitas dan menjaga kesehatan demokrasi. Walaupun, media juga dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik, tidak akuntabel dan kredibel.
Mengutip dari teori yang dikemukakan oleh Samuel Huntington yang menjelaskan bahwa pemilu yang berjalan lancar dan berkelanjutan dapat mendorong konsolidasi demokrasi yang lebih baik. Tentu, upaya dan kontribusi semua pihak sangat dibutuhkan dalam proses ini. Politik adalah kerja bersama melawan tendensi status quo (Kondisi yang sedang berjalan saat ini). Dengan jatuhnya rezim Suharto, telah memberikan kesempatan kepada semua kalangan untuk menjadi elit politik dan pemimpin yang dapat terlibat dalam merancang kebijakan politik yang bermanfaat bagi rakyat dan generasi muda, baik di level lokal maupun nasional.
Namun, saat ini masih terdapat beberapa tantangan besar yang perlu diatasi dalam menyambut Pilkada di tahun 2024 ini, terlihat adanya stagnasi partai politik yang cenderung memperlihatkan politik kartel hanya berdagang kepentingan. Sementara, aturan hukum yang ada cenderung mudah diterabas oleh kepentingan elit dan partai politik. Juga terlihat masyarakat sipil masih cenderung lemah dalam membangun gerakan sosial karena dikerdilkan di berbagai sektor di suatu wilayah. Hal ini akhirnya berdampak kepada kurangnya edukasi politik yang membuat masyarakat tidak memiliki ideologi dan inisiatif politik yang kuat.
Tantangan-tantangan ini sering kali berakar pada kekuatan oligarki politik yang tumbuh subur pasca jatuhnya rezim Suharto, termasuk hingga tingkat lokal. Kekuatan predator ini melumpuhkan institusi politik demokratis hingga level terkecil dan berdampak kepada lahirnya demokrasi kriminal di Negeri ini. Selain itu, Oligarki politik ini menghambat potensi perubahan-perubahan besar di negeri ini atau di suatu daerah, dan juga berkontribusi secara akumulatif terhadap ketimpangan ekonomi yang ekstrem di Indonesia.
Tantangan dalam menentukan pemimpin yang berkualitas, tentunya media memiliki peran penting dalam demokratisasi politik. Media memiliki peran sentral dan integral sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dapat mendorong demokratisasi politik yang lebih baik. Media yang akuntabel berperan dalam membangun opini publik yang sehat tanpa hoax dan mengadu domba, mendorong partisipasi pemilih, dan membantu penyelenggaraan Pilkada sebagai instrumen Pemilu dalam membentuk opini yang terpercaya terkait pentingnya pemilu.
Namun, media juga memiliki potensi menjadi ancaman bagi pemilu dan demokrasi jika tidak dikelola dengan baik dan tidak akuntabel. Dimana ketika media hanya menjadi alat bisnis yang hanya melayani kepentingan politik elit saja. Hal ini juga berlaku untuk media sosial, di mana penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, termasuk propaganda, hoaks, dan misinformasi, yang dapat merusak sistem dalam pemilu dan pertumbuhan demokrasi.
Untuk meningkatkan kualitas suatu Demokrasi, diperlukan beberapa langkah strategis yang perlu di lakukan. Pertama, partisipasi aktif masyarakat dalam memilih pemimpin secara keseluruhan harus didorong. Perlu masyarakat menyadari pentingnya peran mereka dalam membentuk masa depan suatu daerah maupun Negara.
Kedua, perlu dilakukannya demokratisasi media tanpa henti yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan independensi media. Artinya kebebasan suatu media dalam memberikan informasi tanpa adanya intervensi dari para elit politik hingga adanya ancaman kepada jurnalis agar tidak memberitakan yang buruk meskipun itu fakta.
Ketiga, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas partai politik melalui perbaikan internal dalam menentukan kader yang pantas untuk memimpin suatu wilayah ataupun daerah, perbaikan perangkat hukum, dan edukasi politik yang lebih baik. Hal ini akan membantu mengurangi pengaruh oligarki politik dan memperkuat partisipasi politik yang lebih sehat.
Demi terwujudnya suatu demokrasi yang berkualitas pada Pilkada kedepan, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas partai politik, mendukung peran media, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat. Serta perlunya Kolaborasi antara penyelenggara pemilu, media dan masyarakat secara keseluruhan dapat membantu menyukseskan Pilkada yang akan di hadapi kedepannya.
