Dialog Publik KAMMI Sumatera Utara sebut Demokrasi Saat Ini Milik Para Elite
MEDAN_Demokrasi di Indonesia saat ini demokrasinya para elite, yang tetap ada tapi setengah yang dimiliki para elite, begitu pula sistem politik yang saat ini hanya milik para elite.
Demikian disampaikan pengamat Politik UINSU, Dr Faisal Riza.,MA, pada paparannya dalam dialog publik Analisis Kritis Terhadap Kondisi 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Acara tersebut diselenggarakan Pengurus Wilayah kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW-KAMMI) Sumatera Utara, Sabtu (26/4).
“Proses demokrasi di Indonesia itu ada yang bilang separuh otoriter, tapi para akademisi belum ada yang benar-benar mengatakan demokrasi kita hancur. Demokrasi kita ini sekarang demokrasinya para elite, demokrasinya tetap ada tapi setengah yang dimiliki para elite, begitu juga politik kita milik para elite,”jelasnya.
Hadir sebagai Narasumber dalam dialog publik tersebut diantaranya, praktisi dan pengamat Hukum, Irwansyah, SH, MH, praktisi pendidikan, Putra Rajanami, S.Pd dan Kabid Kebijakan Publik (KP) KAMMI Sumut, Irham S Rambe, SH.
Lebih jauh dikatakan bila atraksi-atraksi elite saat ini tidak di orkestrasi secara menarik, jadi cenderung bising dan kacau. Harapannya terjadi perubahan strategi perombakan kabinet. Orang-orang yang berpengalaman harus dimaksimalkan.
“Peran kita sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil tetap kita kerjakan dengan mengontrol akrobat politik yang dipertontonkan para elite,” tambahnya.
Pengamat Hukum, Irwansyah, SH, MH, dalam paparannya mengatakan, hukum tidak terbentuk begitu saja tapi ada proses politik yang harusnya tidak boleh menyampingkan hukum yang sudah ada. Tapi dalam praktiknya seringkali hukum dan etika diabaikan sehingga proses politik terjadi penyimpangan dalam tujuan hukum yang harusnya memiliki kepastian, keadilan dan kemanfaatan.
“Pengalaman hukum kita masih berorientasi pada kekuasaan bukan pada apa yang menjadi tujuan hukum yakni, kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Keadilan hukum masih jauh dari harapan, persoalan budaya hukum kita tidak menimbulkan dominasi keadilan publik, budaya hukum kita masih rendah,” bebernya.
Sementara itu, praktisi pendidikan, Putra Rajanami, S.Pd dalam paparannya menyoroti masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Menurutnya, masih ada sekitar 26 persen fasilitas pendidikan yang harus diperbaiki. Begitu juga dengan kualitas tenaga pendidik kita juga harus mendapat perhatian.
“Saat ini pemerintah sedang fokus pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran besar. Sementara itu, masih banyak sektor lain yang perlu mendapat perhatian seperti misalnya dalam pendidikan masih ada 26 persen fasilitas pendidikan yang harus diperhatikan,”ungkapnya.
“Begitu juga dengan kualitas peserta didik juga harus diperbaiki. Sebab tidak ada jaminan para peserta didik yang tersentuh program MBG, kualitas pendidikannya juga baik,”katanya lagi.
“Disini kita coba menganalisa kembali untuk memberikan masukan. Karena kita melihat hari ini adanya kelemahan di sektor ekonomi. Begitu juga dgn aspek demokrasi yg mengalami penurunan,” pungkasnya.
sumber: kontributor
(Red)
