Politik Balas Jasa, Keluarga Anggota DPRD di Desa Depok Darangdan Duduki 3 Posisi Ketua: LPM, Koperasi Desa, Karangtaruna
PURWAKARTA – Bramastanews.com_Politik balas jasa di Desa Depok, Kecamatan Darangdan sedang dipertontonkan ke hadapan masyarakat.
Tiga posisi Ketua lembaga vital di pemerintahan Desa diduduki keluarga anggota DPRD Purwakarta dari partai PDIP bernama Ujang Rosadi.
Tiga lembaga dimaksud diantaranya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karangtaruna dan Koperasi Desa Merah Putih.
Posisi Ketua LPM sempat diduduki sang anggota Dewan, Ketua Karangtaruna Desa diduduki anak kandungnya, dan kini posisi Ketua Koperasi Merah Putih diduduki Istri sang anggota DPRD.
Meski dalam proses pembentukannya diadakan pemilihan seperti biasa, namun upaya rekayasa dalam prosesnya sangat kental terlihat.
Minimnya informasi yang seharusnya disampaikan ke masyarakat terkait rencana pembentukan kepengurusan 3 lembaga vital tersebut, menjadi salah satu tolak ukur adanya upaya pengondisian.
Tidak dibukanya informasi terhadap rencana pembentukan kepengurusan 3 lembaga desa tersebut berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat, sehingga tidak memberi ruang kesempatan bagi warga lainnya yang bisa saja memiliki kemampuan serta pengalaman dan integritas.
Tak heran bila saat pembentukan kepengurusan Karangtaruna Desa serta Koperasi Desa, informasi terkait pelaksanaannya tidak dibuka ke masyarakat.
Sehingga lagi-lagi pesertanya merupakan pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan dengan kepentingan Kepala Desa.
“Saya salah satu yang hadir disana juga heran, perwakilan yang diundang dari wilayah kami cuma 4 orang, sementara dari wilayah lain lebih banyak. Saat voting dilakukan, pasti yang menang dia, terkesan seperti diseting,” ujar narasumber yang namanya tak mau disebutkan.
Minimnya keterbukaan serta dibatasinya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di Desa Depok memang bukan kali ini terjadi, dimana hal itu dipastikan menjadi karakter utama pemerintahan desa.
Keterbukaan serta partisipasi masyarakat di Desa Depok seakan menjadi sesuatu yang sangat mahal sehingga tak mampu untuk dilaksanakan pemerintah Desa saat ini.
Adakah sesuatu yang sedang disembunyikan sehingga alergi terhadap keterbukaan sehingga pertisipasi warga juga dibatasi.
(Gun)
