MIRIS..!! Kades dan Tokoh Agama di Desa Ini di Sebut Terlibat Politik Uang
PURWAKARTA // Bramastanews.com_Meski Pilkada telah berlalu, luka liku pelaksanaannya sisakan cerita dikalangan masyarakat.
Seperti halnya cerita yang berkembang dikalangan masyarakat Desa Depok Kecamatan Darangdan.
Dimana dalam pelaksanaan momen Pilkada 2024 lalu, masyarakat disuguhkan sebuah contoh perilaku kurang baik yang dipertontonkan pihak-pihak yang seharusnya justru berikan contoh terpuji.
Dalam berbagai ketentuan, money politic atau politik uang jelas dilarang. Baik dalam ketentuan Hukum Pemerintahan maupun hukum agama.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai saat ini diketahui belum mencabut status haram terkait politik uang.
Berkaitan dengan hal tersebut, politik uang di Desa Depok disebut sumber terpercaya melibatkan jajaran pemerintah Desa, bahkan Kepala Desa disebut sebagian warga aktif atur jajarannya untuk menangkan paslon tertentu.
Dalam sebuah postingan sosial media facebook, sebuah akun memposting tulisan tentang adanya anggaran yang masuk ke Kepala Desa.
“Oouh, ternyata anggaran pemenangan salah satu paslon masuk ke Kepala Desa, pantesan tingkat kehadiran pemilih khususnya diwilayah Kp Depok sangat minim karena mereka berharap ketika timses merekrut dan mengumpulkan data diakhir, ada sesuatu yang didapatkan. Eh, ternyata mereka kena prank sama timses karena anggaran tidak masuk ke timses.
Selamat buat Kepala Desa Depok yang sudah berhasil memenangkan paslon tersebut, dan menjerumuskan timsesnya”
Itulah unggahan yang diposting warganet yang diduga merupakan warga Desa Depok.
Dalam keterangan lain yang diperoleh awak media, beberapa tokoh agama di Desa ini disebutkan diduga terlibat dalam pemenangan salah satu paslon.
Mirisnya, sebagian disebut-sebut terlibat politik uang dan pengaruhi masyarakat agar memilih paslon tertentu.
Terkait persoalan politik uang tersebut, seorang warga yang aktif dalam bidang keagamaan diwilayah itu mengatakan,
“Di grup WhatsApp ustad, ramai dukungan ke paslon tertentu, saya sendiri heran. Ada seseorang yang bercerita ke saya bila Kepala Desa ditegur inisial M mungkin timsesnya. Denger-denger sih suara yang diperoleh tak sesuai dengan anggaran yang diberikan,” ungkapnya.
Menurut informasi lain yang berhasil diperoleh awak media menyebutkan,
“Kades terima anggaran untuk 4000 suara dari salah satu paslon, dari Kades diberikan kepada EP (adik kandung Anggota DPRD) untuk 2000 suara, sok aja hubungi IY dan DD untuk lebih jelasnya,” jelas si narasumber.
Menyikapi apa yang dipraktikkan Kades dan tokoh agama di Desa Depok tersebut, salah seorang warga yang nampak masih berpandangan pentingnya demokrasi bersih menyampaikan,
“Saya prihatin atas kondisi tersebut, apalagi terhadap tokoh-tokoh yang mengatasnamakan agama dan terlibat dalam politik uang. Padahal dalam Islam jelas, suap atau sogok statusnya diharamkan,” ungkapnya.
Sampai berita dimuat belum ada keterangan yang diperoleh dari tokoh agama yang disebut terlibat pemenangan di Pilkada.
Sementara, Kepala Desa Depok saat dikonfirmasi tim awak media membantah adanya keterlibatan di pilkada itu.
(Tim/Red)
