Purwakarta || Bramstanews.com_Sebagaimana dikutip dari pendapat ahli, perbuatan korupsi tidak berdiri sendiri. Dimana dalam kasus dugaan korupsi mantan Kepala Puskesmas Bojong tersebut, diyakini ada pihak-pihak lain yang turut terlibat di dalamnya.
Menyangkut kemungkinan adanya tersangka lain, sidang terhadap terdakwa bisa didahulukan, dan untuk terdakwa lainnya dapat menyusul.
Seperti diketahui, persidangan tersebut sudah pada gelaran sidang duplik, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 di Pengadilan Tipikor Bandung.
Apabila diamati prosesnya, mulai dari tahap penetapan terdakwa DS mantan Kepala Puskesmas Bojong, sampai pembuktian dan keterangan dari saksi-saksi, ada kesan yang mengarah ke dugaan, jika persoalan ini sepertinya hanya untuk menjerat yang bersangkutan saja.
Merujuk pada pembuktian dan keterangan saksi-saksi lainnya, yang bila dicermati, termasuk dari pembelaan terdakwa, cukup menjelaskan bahwa dalam kasus dugaan korupsi di Puskesmas Bojong itu ada keterlibatan pihak (orang) lainnya.
Poin yang menjadi pertanyaan dan patut dicurigai adalah, tidak tercantumnya seluruh keterangan dari dua saksi yang dihadirkan dalam persidangan di bawah sumpah.
Bahkan, bagaimana saksi atas nama Kepala Dinas Kesehatan saat itu hilang dalam surat tuntutan JPU.
Terkait dugaan potongan 5% di Puskesmas Bojong, termasuk seluruh Puskesmas di kabupaten Purwakarta oleh Dinas Kesehatan, sebenarnya sudah ada 2 tersangka, yaitu RA selaku Bendahara APBD dan TP selaku Bendahara JKN.
Namun hingga saat ini keduanya belum diajukan dalam persidangan, entah apa yang mendasarinya. Dan hal ini bisa menimbulkan spekulasi lain, tentang ketidakprofesionalan dan diskriminasi hukum.
Proses hukum, sejatinya harus dijalankan secara transparan dan berkeadilan.
Transparansi dalam proses hukum berarti bahwa semua tahapan, keputusan, dan pertimbangan dalam penegakan hukum dapat diakses dan dimengerti oleh masyarakat umum.
Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas lembaga hukum, serta memastikan bahwa tidak ada ruang untuk praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
Sementara itu, keadilan dalam proses hukum menjamin bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang status ekonomi, atau kekuatan politik, memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum.
Termasuk hak untuk mempertahankan diri, hak untuk dipresumsikan tidak bersalah sampai terbukti bersalah, dan hak untuk mendapatkan akses yang adil ke sistem peradilan.
Kedua prinsip ini bersama-sama membentuk dasar dari sebuah sistem hukum yang hakiki dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Oleh karena itu, terkait kasus dugaan korupsi di Puskesmas Bojong yang sementara hanya menjerat DS mantan Kepala Puskesmas Bojong, bukan mustahil menimbulkan kecurigaan publik, apabila disandingkan dengan fakta-fakta persidangannya.
Jika ditelisik lebih seksama, kasus dugaan korupsi di Puskesmas Bojong apapun alasannya bisa memunculkan tersangka lain. Dan semestinya, pihak JPU juga segera memproses dua nama tersebut di atas yang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk disidangkan.(***)
