Purwakarta-Jabar || Bramastanews.com
Banyaknya temuan serta kejanggalan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari dinas PU Purwakarta buat resah sekelompok masyarakat pemerhati pembangunan.
Diketahui jika menjelang akhir tahun anggaran 2023 pelaksanaan kegiatan fisik baik paket pemeliharaan maupun peningkatan semarak dilaksanakan.
Namun pada pelaksanaannya, kegiatan pembangunan dari APBD di dinas PU di temukan beberapa permasalahan.
Diantara permasalahan yang menjadi perhatian Masyarakat Pemerhati Pembangunan adalah:
1).Penggunaan material
berkualitas rendah
yang masih terjadi.
2).Pelaksanaan teknis
kegiatan meliputi,
adanya dugaan
pelaksanaan pekerjaan
yang tak sesuai spek
perencanaan sehingga
berpotensi timbulkan
kekurangan volume
serta kualitas hasil
pekerjaan yang buruk.
3).Minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga di duga akibatkan banyaknya permasalahan yang terjadi.
Seperti halnya yang terjadi pada Pembangunan REHABILITASI KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP yang dibangun di tahun anggaran 2022.
Dimana berdasarkan keterangan dari berbagai pihak, buruknya kualitas hasil pembangunan Kantor Dinas tersebut di sebabkan minimnya pengawasan dari pihak Konsultan, sehingga tak aneh jika hasilnya seperti itu, ungkap seorang pekerja kepada awak media.”
Namun benarkah hanya pihak pengawas yang bertanggungjawab, bukankah semua pihak turut terlibat dalam pelaksanaannya.
Pelaksanaan kegiatan di Dinas PUTR tahun 2023 ini, berdasarkan informasi dari berbagai sumber baik pemberitaan maupun penelusuran secara langsung ke beberapa lokasi kegiatan,
Di perkirakan tidak akan capai kualitas sesuai yang di harapkan masyarakat, pasalnya tata cara kelola yang dilakukan pihak Dinas melalui PPK terkesan sarat kepentingan sehingga dan kurang selektif dalam memilih Penyedia Jasa.
Hal itu di sampaikan seorang aktivis Purwakarta pada 6/10/23.
Menurutnya, keberadaan Pengawas (konsultan) secara sistem terkesan seperti FORMALITAS saja, terutama pada kegiatan pembangunan drainase.”
“Adanya penggunaan material berkualitas rendah tentu diketahui pengawas, tapi kenyataannya masih saja di pasang, kan itu berarti di setujui untuk di gunakan dan Pengawas (konsultan) juga melaporkan ke Pihak Dinas (pengguna jasa) kan alurnya seperti itu, ungkapnya.”
“Dan itu terjadi hampir di tiap lokasi kegiatan, padahal kualitas hasil pekerjaan tergantung pada kualitas material yang digunakan”
“Ada apa ini kok sepertinya seolah di sengaja pembangunan dilaksanakan asal serap anggaran saja, tanpa perhatikan KUALITAS ”
“Sedangkan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kan bukan pihak sembarangan, mereka pihak yang berpengalaman serta ahli di bidang konstruksi”
“Namun kenapa pelaksanaannya seperti dikerjakan oleh pihak abal abal, ungkapnya kemudian.”
Pelaksanaan kegiatan konstruksi diatur oleh ketentuan diantaranya, 1).UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,
2).Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah,
3).Peraturan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Melalui Penyedia,
4).Permen PUPR nomor 14 tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
Oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah harus dan wajib mengikuti ketentuan ketentuan tersebut.
Agar di capai hasil pembangunan yang berkualitas baik sehingga memiliki ketahanan terhadap usia atau bertahan lama, bukan malah sebaliknya.
Di kerjakan asal berbentuk serta asal serap anggaran selanjutnya patut di duga bagi bagi keuntungan.
Menyikapi hal ini PJ Bupati Purwakarta harus menunjukkan itikad baiknya dalam mengelola Anggaran kabupaten yang tidak sedikit.
Memastikan pelaksanaan kegiatan di dinas dinas dilaksanakan secara profesional dalam pengelolaannya.
(Red)
