KABUPATEN BEKASI || Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karangjaya, Abdul Rojak, resmi melayangkan laporan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa.
Langkah hukum ini diambil Abdul Rojak setelah menemukan adanya kejanggalan berupa tanda tangan yang mengatasnamakan dirinya pada berkas LKPJ secara berkelanjutan, padahal ia mengaku tidak pernah menandatanganinya.
Kronologi dan Pernyataan Pelapor
Dalam keterangannya, Abdul Rojak menegaskan bahwa selama menjabat, dirinya hanya merasa memandatangani dokumen LKPJ secara sah pada satu kesempatan saja.
“Saya selaku BPD hanya mengaku baru satu kali menandatangani LKPJ, yaitu pada tahun 2019. Namun selanjutnya, hingga tahun 2026 ini, saya tidak pernah lagi menandatangani berkas LKPJ tersebut. Anehnya, di dokumen-dokumen itu justru tertera tanda tangan atas nama saya,” ujar Abdul Rojak.
Dengan adanya dugaan pemalsuan tandatangan ini, Abdul Rojak menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada Kuasa Hukumnya demi berjalannya proses hukum yang berlaku.
Dugaan pemalsuan ini memicu spekulasi terkait adanya kejanggalan dalam prosedur pengesahan pertanggungjawaban anggaran dan tata kelola administrasi di tingkat desa selama kurun waktu beberapa tahun terakhir.
H. Andri selaku sekjen LP-KPK yang berhasil menguak informasi dengan melakukan investigasi secara detail, dirinya berharap upaya Hukum atas
Laporan resmi ke pihak kepolisian ini diharapkan dapat membuka tabir manipulasi administrasi LKPJ yang disinyalir merugikan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa. Pihak kepolisian (Polda Metro Jaya) diharapkan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan:
Dengan Memanggil saksi-saksi terkait pembuatan dan pengesahan LKPJ Karangjaya. Serta melakukan uji grafologi / laboratorium forensik terhadap keabsahan tanda tangan yang tertera dalam dokumen LKPJ periode pasca-2019 hingga 2026.
“Menindak tegas oknum yang terbukti memalsukan tanda tangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.” pungkasnya.
