Gerakan Sapoe Saribu: Bingkai Cantik Kepemimpinan Rapuh, Tanpa Arah Transformasi
Purwakarta // Bramastanews_Gerakan Sapoe Sarebu (seribu sehari) yang di gaungkan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi tuai berbagai kritik bahkan protes dari berbagai kalangan.
Salah satunya dari Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Zaenal Abidin, soroti kebijakan “Sapoe Saribu” atau donasi Rp1.000 per hari yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dikatakannya tampak manis di permukaan.
“Dibingkai narasi solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial. Namun di balik bingkai cantik itu, tersimpan tanda tanya besar. Apakah ini wujud inovasi ekonomi, atau justru bukti rapuhnya mentalitas kepemimpinan yang kehilangan arah transformasi,” ujarnya.
“Kepemimpinan yang kuat seharusnya melahirkan gagasan besar, bukan gagasan kecil yang dibesarkan oleh pencitraan. Ketika rakyat diminta menyumbang Rp1.000 per hari, sementara korupsi anggaran dan pemborosan proyek masih terjadi, publik wajar bertanya, di mana tanggung jawab negara,” tambahnya kemudian.
“Apakah peran pemerintah kini bergeser dari pelindung rakyat menjadi penggalang donasi..?
Menurutnya program tersebut mencerminkan gejala reaktivitas fiskal dan kemiskinan visi. Alih-alih memperkuat kemandirian ekonomi daerah, pemerintah tampak tergopoh-gopoh mencari sumber dana alternatif di tengah keterbatasan APBN.
Padahal ketergantungan fiskal pada pusat justru menjadi akar persoalan, dimana pemerintah daerah tidak berani melakukan transformasi ekonomi rakyat membangun industri lokal, memperkuat produksi rakyat, dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Dalam kacamata politik publik, gerakan Sapoe Saribu adalah simbol paradoks, dimana rakyat yang seharusnya diberdayakan justru dijadikan penyumbang.
Negara yang seharusnya mensejahterakan malah menunggu empati rakyatnya.
Donasi yang semestinya lahir dari kesadaran sosial justru diformalkan oleh kekuasaan yang menjadikannya kebijakan kabur antara moralitas dan kegagalan manajemen ekonomi.
Krisis sebenarnya bukan pada uang seribu, melainkan pada mentalitas kepemimpinan yang rapuh, pemimpin yang cepat mencari simpati tapi lambat mencari solusi.
Pemimpin yang lebih sibuk merancang narasi “kebersamaan simbolik” daripada membangun strategi ekonomi struktural.
“Kepemimpinan semacam ini tidak memimpin perubahan, tetapi sekadar mengelola persepsi agar tampak peduli.
“Transformasi sejati bukan lahir dari seruan donasi, melainkan dari keberanian merombak sistem ekonomi yang timpang.
“Pemerintah seharusnya mendorong lahirnya industri rakyat, koperasi modern, dan investasi lokal yang memberi ruang kerja bagi keluarga-keluarga di Jawa Barat.
“Bila setiap kepala keluarga memiliki akses kerja dan penghasilan layak, maka solidaritas sosial akan tumbuh secara alamiah bukan dipaksa lewat kebijakan yang membingungkan antara donasi dan pungutan.
“Bingkai cantik gerakan “Sapoe Sarebu” membuka tabir realitas bila di balik jargon gotong royong, ada kegamangan arah dan kehilangan visi besar.
“Jawa Barat tidak butuh pemimpin yang pandai merangkai slogan, tetapi pemimpin yang berani menegakkan kemandirian ekonomi rakyat.
“Karena seribu per hari dari rakyat bukan jawaban, yang dibutuhkan rakyat adalah seribu solusi dari pemerintah yang berpihak dan visioner, ” pungkas Zaenal Abidin, Ketua KMP.
(red)
