PALI – Bramastanews.com,
Komitmen Presiden Prabowo Subianto menjadikan pendidikan sebagai prioritas nasional tengah diuji di lapangan. Meski pemerintah pusat telah mencatatkan alokasi anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia pada 2025.
Kondisi proyek revitalisasi di sejumlah sekolah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, justru memprihatinkan.
Pemerintahan Presiden Prabowo mencatatkan anggaran sebesar Rp. 81,6 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk satu kali gaji pokok bagi ASN dan tunjangan profesi Rp. 2 juta per bulan untuk guru non-ASN. Selain itu, anggaran sebesar Rp. 17,15 triliun dialokasikan untuk merehabilitasi 10.440 sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia.
Namun di Kabupaten PALI, hasil pengecekan lapangan pada Program Revitalisasi Sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18,86 miliar untuk 17 satuan pendidikan, memperlihatkan pekerjaan yang jauh dari harapan.
Dari total anggaran tersebut, jenjang SMP menjadi penerima terbesar dengan Rp14,97 miliar untuk 9 sekolah, termasuk SMPN 6 Penukal dan SMPN 3 Tanah Abang.
Di SMPN 6 Penukal, dengan alokasi Rp1,9 miliar, tim liputan tidak menemukan gambar teknis atau rincian jumlah unit bangunan. Lebih parah, pondasi bangunan sebagian tertimbun tanah dan tidak diselesaikan dengan benar.
Pengecoran dilakukan manual tanpa mesin molen, tidak menggunakan standar K225, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kekuatan dan daya tahan bangunan.
Kondisi serupa terjadi di SMPN 3 Tanah Abang dengan anggaran Rp1,2 miliar. Cor balok dan tiang terlihat tidak padat, bahkan beberapa bagian sompel, mengindikasikan campuran semen, pasir, dan koral tidak sesuai spesifikasi teknis.
Dinding depan bangunan tampak tidak presisi, membuat tata letak bangunan miring dan merusak estetika.
Kasi Intel Kejari PALI, Ridho Darma Armando, SH., MH., menegaskan pihaknya telah mengawal penggunaan anggaran melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).
“Pengamanan dilakukan agar setiap satuan pendidikan penerima dana menjalankan program sesuai prosedur, bebas KKN,” tegas Ridho (3/9).
Aktivis pemerhati pembangunan Aldi Taher mendesak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum segera turun tangan, sangat disayangkan anggaran revitalisasi pendidikan telan anggaran Miliaran namun kualitas murahan.
“Investasi SDM seharusnya dikerjakan profesional. Jika proyek dikerjakan asal-asalan, masa depan anak-anak kita yang dikorbankan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, kepala sekolah SMPN 6 Penukal dan SMPN 3 Tanah Abang belum memberikan keterangan resmi.
