Marak Pemberangkatan PMI Diduga Ilegal di Bandara Surabaya, Kementerian P2MI Diminta Bertindak
PURWAKARTA // Bramastanews.com_Puluhan wanita diduga calon pekerja migran Indonesia (PMI) terpantau memasuki gerbang keberangkatan di Bandara Surabaya tanpa hambatan yang berarti pada (2/25).
Menurut salah satu aktivis Peduli PMI yang saat itu melakukan investigasi di lingkungan Bandara, kepada awak media mengatakan,
“Saya melihat dengan dengan mata saya sendiri bila di Bandara Surabaya saat itu banyak sekali calon penumpang pesawat dari kalangan wanita yang diduga merupakan calon PMI. Mereka diantar atau dikawal oleh pihak yang disebut handle, jumlah mereka saat itu banyak, sekitar puluhan,” ungkapnya.
“Saat itu kami berhasil menyelamatkan dua orang calon pekerja migran yang sudah siap berangkat dan akan diterbangkan ke negara Timur Tengah,” tambahnya kemudian.
Lebih lanjut aktivis tersebut mengatakan bila para pemroses CPMI tujuan Timur Tengah yang ditengarai ilegal tersebut berbentuk perusahaan P3MI (perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia), atau pemain perseorangan yang memiliki jaringan ke negara tujuan.
“Mereka sangat pintar bermain dan tahu situasi, penerbangan yang mereka lakukan ibarat kucing-kucingan. Disaat Bandara lain seperti contoh Bandara Soetta Tangerang Banten dianggap rawan, mereka akan beralih ke Bandara lainnya untuk menerbangkan para calon PMI yang mereka rekrut.
“Sayangnya para CPMI itu diberangkatkan tanpa bimbingan dan pelatihan apalagi pendidikan, dan saat mereka dipekerjakan, mereka tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, yang mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja. Sehingga disaat sakit mereka bahkan harus berobat dengan biaya sendiri, tragis memang,” ujarnya lagi.
Dirinya juga sampaikan keprihatinan atas sikap pemerintah yang terkesan kurang serius menyikapi persoalan seputar Pekerja Migran Indonesia di Timur Tengah.
Disisi lain kemudahan proses cetak paspor di beberapa Imigrasi telah manyita perhatian sehingga timbulkan tanda tanya besar.
Sebagai gerbang terakhir pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Imigrasi seharusnya lebih selektif dalam pengawasan dokumen perjalanan, sehingga TPPO bisa diminimalisir.
Seperti diketahui bila Imigrasi dapat melakukan penundaan keberangkatan seseorang bila ditemukan indikasi jika pemohon dokumen perjalanan (paspor) akan menjadi pekerja migran.
“Saat itu tak nampak aktivitas satgas TPPO sebagai garda terdepan dalam pencegahan juga tindak pidana perdagangan orang di Bandara,” pungkas si Aktivis PMI.
(Red)
