Tata Kelola Anggaran Dinilai Janggal, Warga Desa Karoya Tegalwaru Sebut Anggaran Miliaran Tak Ada Perubahan, APH Diminta Periksa
PURWAKARTA // Bramasatnews.com_Hasil pembangunan jalan dari anggaran dana desa di Desa Karoya, Kecamatan Tegalwaru dikeluhkan warganya.
Pasalnya meski dianggap telan anggaran cukup bahkan berpotensi berlebih, namun jalan yang dibangun dari anggaran dana desa diwilayahnya alami kerusakan tak wajar, yang terjadi dibeberapa titik dengan luas area cukup signifikan.
Salah satu warga saat dikonfirmasi perihal kondisi kerusakan jalan sampaikan keluhannya kepada awak media. Menurutnya, kerusakan tersebut terjadi tak lama berselang setelah pembangunan selesai dilaksanakan.
Menurutnya, hotmix yang digunakan dalam pembangunan jalan diwilayahnya itu diduga hotmix berkualitas rendah, sehingga berdampak jalan cepat alami kerusakan.
Diwaktu berbeda, warga lainnya sampaikan harapan adanya audit ke wilayah desanya sebab ia merasa aneh, anggaran miliaran rupiah yang diterima desanya tak berbuah perubahan.
Menurutnya, beberapa hal yang dilihatnya selama ini khususnya berkaitan dengan kebijakan Kepala Desa dianggap janggal.
“Jalan tak ada perubahan, yang ada malah bikin peternakan Sapi, Ikan dan ayam disekitar rumahnya. Sebelum jadi Kades ayam itu nggak banyak, namun saat ini terlihat lahannya luas banget,” tulis si warga kepada awak media dalam sebuah pesan yang disampaikannya.
Sementara, Kepala Desa Karoya saat dihubungi awak media melalui kontak selulernya sampaikan bila kerusakan jalan yang terjadi akan diperbaiki.
Saat ditanyakan dari mana sumber anggaran perbaikannya, Kades sampaikan bila anggarannya dari swadaya warga, khususnya yang memiliki mobil disekitar wilayah Rawatutut.
Sayangnya saat ditanya lebih lanjut terkait faktor penyebab kerusakan jalan yang dibangun dari dana desa di tahun sebelumnya, dan berapa harga hotmix yang digunakan dalam pembangunan tersebut, Kepala Desa tak berikan jawaban atas pertanyaan itu.
Menanggapi bungkamnya Kepala Desa Karoya saat ditanya perihal penyebab kerusakan serta harga hotmix yang digunakan saat pembangunan jalan di wilayahnya.
Komunitas Madani Purwakarta (KMP) sampaikan bila Kepala Desa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik atas apa yang ditanyakan berkaitan dengan penggunaan anggaran yag diterimanya dari negara sebab sebagiannya bersumber dari pajak rakyat.
“Jangan dikira rakyat tidak punya hak untuk tahu soal anggaran yang diberikannya lewat berbagai pajak, rakyat berhak tahu berapa nilai dan harga setiap item pekerjaan.
“Kan itu bukan rahasia sebuah perusahaan, Pemerintah Desa itu lembaga pemerintahan yang harus terbuka,” tegas KMP.
Dikatakannya, terkait keterbukaan informasi publik sudah sangat jelas tertera dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“Jika hasilnya cepat rusak, patut diduga pembangunannya diakali dengan menggunakan material dibawah standar untuk mencari keuntungan.
Belum lagi bila disoal terkait volume yang terpasang, ketebalan hotmixnya juga bisa jadi temuan,” pungkasnya.
(red)
