Gaji Dipotong, Guru SD & SMP PALI Menjerit

oleh -2060 Dilihat

PALI – Bramastanews.com, Guru SD dan SMP di Kabupaten PALI menjerit dan terbebani dengan pemotongan gaji guru ASN yang terjadi pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini menimbulkan masalah serius bagi para guru, terutama bagi guru yang sumber penghasilannya bergantung hanya pada gaji untuk menghidupi keluarganya.

“Ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tapi kami punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Bagi yang penghasilannya hanya bergantung pada gaji, benar-benar menyulitkan,” ujar salah satu guru yang terkena dampak pemotongan tersebut (8/10/24).

BACA JUGA  Perwakilan Pemuda di Konkep Siap Menangkan M. Aris Achmad, no. urut 13 untuk mewakili Sultra di Kursi DPD RI 2024 Mendatang.

Pemotongan gaji ini dinilai aneh bagi para guru, mengingat sumber gaji mereka berasal dari APBN dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pusat, bukan dari kas daerah. Seharusnya, menurut mereka, tidak ada alasan untuk membayar kurang atau menunda pembayaran dari pemerintah pusat. Situasi ini semakin kontras dengan janji kampanye yang digaungkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menjanjikan peningkatan penghasilan bagi para guru jika dirinya terpilih.

Para guru berharap agar janji tersebut segera diwujudkan dan masalah pemotongan ini segera diatasi, karena mereka tidak hanya berurusan dengan keuangan pribadi, tetapi juga dengan masa depan pendidikan generasi muda di PALI.

BACA JUGA  Melalui Muscab, H. Apuk Idris Terpilih Kembali Ketuai MPC Pemuda Pancasila Kab. Bekasi

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan PALI, Ardian Putra Muhdanili, ST., saat dikonfirmasi awak media ini membenarkan adanya penundaan pembayaran gaji dan bukan pemotongan.

“Memang betul adanya penundaan bayar gaji guru dan bukan pemotongan, mengingat anggaran kurang yang disebabkan oleh adanya penyesuaian kenaikan golongan dan adanya penambahan Guru PPPK,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa gaji guru pertanggal yang seharusnya dibayarkan, dan akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, namun karena APBD Perubahan belum disahkan dan harus diproses verifikasi oleh pemerintah provinsi sumatera selatan, sehingga terjadi penundaan.

“Penundaan pembayaran gaji ini sudah ada pemberitahuan melalui group Whatsapp, dan akan kami terbitkan surat edaran secara resmi. suratnya tinggal tanda tangan, akan di sebar.” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *