Gaji Dipotong, Guru SD & SMP PALI Menjerit

oleh -2466 Dilihat

PALI – Bramastanews.com, Guru SD dan SMP di Kabupaten PALI menjerit dan terbebani dengan pemotongan gaji guru ASN yang terjadi pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini menimbulkan masalah serius bagi para guru, terutama bagi guru yang sumber penghasilannya bergantung hanya pada gaji untuk menghidupi keluarganya.

“Ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tapi kami punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Bagi yang penghasilannya hanya bergantung pada gaji, benar-benar menyulitkan,” ujar salah satu guru yang terkena dampak pemotongan tersebut (8/10/24).

BACA JUGA  Bupati Konkep paparkan delapan pilar implementasi 'Visi Wawonii Emas'

Pemotongan gaji ini dinilai aneh bagi para guru, mengingat sumber gaji mereka berasal dari APBN dan Dana Alokasi Umum (DAU) Pusat, bukan dari kas daerah. Seharusnya, menurut mereka, tidak ada alasan untuk membayar kurang atau menunda pembayaran dari pemerintah pusat. Situasi ini semakin kontras dengan janji kampanye yang digaungkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menjanjikan peningkatan penghasilan bagi para guru jika dirinya terpilih.

Para guru berharap agar janji tersebut segera diwujudkan dan masalah pemotongan ini segera diatasi, karena mereka tidak hanya berurusan dengan keuangan pribadi, tetapi juga dengan masa depan pendidikan generasi muda di PALI.

BACA JUGA  Silaturahmi Kamtibmas Menjelang Idulfitri 1447 H, Digelar Tokoh Pemuda Melawi Bersama Kesbangpol dan Polres

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan PALI, Ardian Putra Muhdanili, ST., saat dikonfirmasi awak media ini membenarkan adanya penundaan pembayaran gaji dan bukan pemotongan.

“Memang betul adanya penundaan bayar gaji guru dan bukan pemotongan, mengingat anggaran kurang yang disebabkan oleh adanya penyesuaian kenaikan golongan dan adanya penambahan Guru PPPK,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa gaji guru pertanggal yang seharusnya dibayarkan, dan akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, namun karena APBD Perubahan belum disahkan dan harus diproses verifikasi oleh pemerintah provinsi sumatera selatan, sehingga terjadi penundaan.

BACA JUGA  Dinsos Jabar Siap Menampung Aspirasi dan Keluhan Masyarakat Cianjur Dalam Pelayanan Sosial

“Penundaan pembayaran gaji ini sudah ada pemberitahuan melalui group Whatsapp, dan akan kami terbitkan surat edaran secara resmi. suratnya tinggal tanda tangan, akan di sebar.” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *