Purwakarta -Jabar || Bramastanews.com
Jelang tahun politik, marak kegiatan yang diketahui merupakan paket Pokir (pokok pikiran) anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Purwakarta.
Diperkirakan ratusan jumlah paket pekerjaan yang berasal dari aspirasi anggota dewan yang terhormat tersebut bertebaran di berbagai wilayah kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2023 ini.
Namun, pelaksanaan pembangunannya di beberapa lokasi terpantau seperti abaikan kualitas bahkan mungkin berpotensi terjadinya ketidaksesuaian antara volume hasil dengan perencanaan.
Pelaksanaan pengerjaannya terkesan asal berwujud alias asal bangun tanpa perhatikan kualitas hasil pembangunannya.
Seperti halnya pelaksanaan pekerjaan yang berlokasi di wilayah kecamatan Darangdan, tepatnya di Desa Depok.
Dimana pekerjaan jalan menuju sekolah dari Dinas Tata Ruang dan Kawasan Permukiman yang sebut merupakan paket pokir dari salah satu anggota dewan setempat berinisial UR.
Berdasarkan hasil penelusuran dilapangan, ditemukan adanya teknis pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan jalan pada umumnya.
Kondisi jalan yang masih kotor berdebu dengan material batu yang masih berserakan, langsung di hampar dengan hotmix, meski memang sebelumnya di beri cairan prime coat (perekat) alakadarnya di area tersebut, namun hal itu jelas tidak sesuai teknis yang benar untuk pekerjaan pengaspalan.
Seperti yang disampaikan seorang warga setempat pada awak media yang mengaku lama berkecimpung dalam bidang pengaspalan jalan.
“Sebelum hotmix digelar seharusnya dipastikan perkerasan jalannya sudah maksimal, selanjutnya kondisi permukaannya harus bersih, hari dikasi cairan perekat dan kemudian di gelar hotmix, kalo caranya seperti itu saya jamin ngga akan bertahan lama,” ungkapnya.
Tak ayal, hasil pekerjaan tersebut akhirnya di komplain warga bahkan naik di pemberitaan online, sebab baru satu hari selesai dikerjakan, jalan tersebut sudah rusak kembali.
Kemudian di tempat berbeda, namun masih satu wilayah desa, pekerjaan saluran (drainase) yang terang terangan gunakan material Pasir tak berkualitas, sehingga belum lama selesai dikerjakan, kondisinya sudah rapuh, sebagian sudah alami kerontokan dan retak-retak.
Kejadian seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di kecamatan Darangdan saja, di duga di wilayah kecamatan lain seperti, Plered, dan Tegalwaru ditemukan pelaksanaan pekerjaan dari paket pokir dengan permasalahan hampir serupa.
Dinas terkait dalam hal ini Dinas PERKIM dan PUTR, terkesan tidak dapat berbuat banyak bahkan terkesan diam tak berkutik, padahal baik buruknya hasil dari pembangunan, pada akhirnya mata masyarakat akan tertuju pada instansi Dinas dimana sumber kegiatan itu berasal.
Sehingga hal itu akan pengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap instansi Dinas pemerintah di kabupaten Purwakarta.
Seperti diketahui, kualitas merupakan sasaran utama dari sebuah pembangunan, oleh sebab itu pelaksanaannya wajib dilakukan secara profesional sesuai ketentuan pelaksanaan pembangunan.
Lantas sesulit apa yang dihadapi Penyedia dan Pengguna Jasa untuk mewujudkan pekerjaan berkualitas, bukankah mereka merupakan pihak yang dinyatakan ahli sesuai hasil kualifikasi dan verifikasi dalam bidang konstruksi sesuai dokumen kelengkapannya.
Mengapa hasil pekerjaannya banyak yang tidak berkualitas…
Apakah harga satuan pekerjaan di Kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah di pemkab Purwakarta di bawah standar…
Ataukah Penyedia harus mengeluarkan fee (komisi) untuk setiap paket yang didapatnya, yang berpengaruh terhadap jumlah pendapatannya…
Sehingga pada saat pelaksanaan, terpaksa harus putar akal agar tetap punya keuntungan dengan cara kurangi kualitas bahkan mungkin kuantitas.
(Gun)
