,

Seleksi PPPK Banyak Permainan, Guru Honor Gelar Aksi Unjuk Rasa di Pemkab Bekasi

oleh -570 Dilihat
oleh

Seleksi PPPK Banyak Permainan, Guru Honor Gelar Aksi Unjuk Rasa di Pemkab Bekasi

KAB BEKASI // Bramastanews.com_Sejumlah guru yang tergabung dalam Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) menggelar aksi demonstrasi pada Kamis 23 Januari 2025 untuk menuntut keadilan.

Aksi demonstrasi tersebut berkaitan dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka merasa bila sistem formasi yang berlaku tidak adil dan tidak sesuai dengan janji yang telah diberikan,” ujar salah satu pendemo dalam orasinya.

BACA JUGA  Ada Apa Penetapan UMSP Jakarta akan Didemo Sejumlah Serikat Pekerja

Dalam aksi tersebut, para guru mengungkapkan kekecewaannya terhadap panitia seleksi PPPK yang dianggap kurang profesional. Mereka merasa dirugikan karena formasi yang disediakan tidak mempertimbangkan guru honorer yang telah lama mengabdi.

Banyak di antara mereka sudah mengajar selama bertahun-tahun namun tidak mendapatkan kesempatan yang seharusnya untuk diangkat menjadi PPPK.

Para guru ini juga menilai bahwa formasi yang ditawarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Banyak posisi yang ditawarkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka, terdapat tumpang tindih dalam pendaftaran di dinas pendidikan yang menyebabkan kebingungan.

BACA JUGA  Perguruan Tinggi Perlu Melakukan Hal Ini untuk Kurangi Tingkat Mahasiswa Putus Kuliah

Rahmatullah, pembina FPHI menyampaikan,

“Proses seleksi PPPK tidak dilakukan secara transparan, sehingga menimbulkan perasaan diskriminasi terhadap guru honorer. Meskipun banyak di antara mereka telah mengikuti pelatihan dan pendidikan yang relevan, mereka tetap tidak mendapatkan posisi yang sesuai,” ujarnya.

Salah satu perwakilan guru juga mengungkapkan kekecewaannya,

“Ini sangat tidak adil, kami telah berkomitmen untuk pendidikan, namun diperlakukan dengan tidak adil. Kami ingin suara kami didengar dan formasi PPPK direvisi.” cetusnya dalam orasinya tersebut.

BACA JUGA  WABUP PALI LANTIK 601 PPPK & PNS FORMASI TAHUN 2023

Aksi demonstrasi itu telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk media dan masyarakat, yang mulai mempertanyakan kebijakan Dinas Pendidikan terkait pengangkatan PPPK.

Rahmatullah menambahkan,

“FPHI tetap komitmen untuk terus memperjuangkan keadilan bagi guru honorer, dan berharap Dinas Pendidikan mau mendengarkan aspirasi para guru honor serta mengevaluasi formasi PPPK yang ada. Kami akan terus berjuang hingga terjadi perubahan yang nyata,” tegasnya kemudian.

BACA JUGA  Orang Tua Murid Desak Kadisdik Jawa Barat Copot Kepala Sekolah SMAN 1 Babelan, Dugaan Pungutan Liar Mengemuka

Lebih lanjut Rahmatullah sampaikan pernyataan mosi tidak percaya kepada Pemkab Bekasi karena panitia seleksi PPPK tidak profesional, bahasa linearitas seleksi administrasi tersebut berdasarkankan Dapodik, tapi nyatanya tidak di lakukan.

“Akhirnya kita melihat bahwa jumlah formasi yang ada sesuai dengan orang (guru-red) yang mengajar, bukan berdasarkan ijazah, jadi ada guru yang mengajar PJOK tapi ijazahnya Guru Agama, ada Guru kelas ternyata ijazahnya Sarjana agama,” jelasnya lagi.

BACA JUGA  Seleksi Calon Pengawas TPS Kecamatan Tanah Abang untuk Pilkada 2024, Dihadiri Langsung Ketua Bawaslu PALI

“Seharusnya ijazahnya dibuat berbeda, sehingga mereka tinggal penempatan yang sudah dilakukan. Kami meminta kepada Pemkab Bekasi , jika seleksi ini dilakukan perkepala, karena malasnya panitia bekerja, maka akhirnya formasi yang disatu tempat banyak, dibuatkan formasi lagi akhirnya mereka meninggalkan formasi tersebut karena tidak sesusi dengan ijazahnya. Aspirasi dan tuntutan kami adalah,

1.Kami meminta dibuatkan formasi yang sesuai ijazah itu yang dinamakan linier,

2.Sistem ini harus dievaluasi karena sistem ini tidak bisa mendeteksi sesuai Dapodik,

3.Disanyalir ada oknum-oknum Korwil yang menerima langsung mentah-mentah usulan dari Kepala sekolah tanpa diseleksi, dan banyak sekali formasi-formasi yang telah ada malah dikurangi tanpa melihat realita. Seharusnya sudah diseleksi administrasinya berdasarkan ijazah (linieritas), formasi pasti sesuai dengan ijazah.

“Karena ini kasalahan disengaja atau disengaja oleh para oknum pejabat, kami berharap Pemkab Bekasi memberikan formasi atau mengusulkan formasi sesuai dengan ijazah, sehingga menjadi solusi tanpa problem, tutur Rahmatullah.

BACA JUGA  Difasilitasi PSSI, Kadisdik Kab. Bekasi Resmi Buka GSI Jenjang SMP Tingkat Kab. Bekasi

Sementara itu Kadisdik Kabupaten Bekasi, Imam Faturrochman, belum bisa dihubungi untuk memberikan tanggapan terkait isu ini, sampai berita diterbitkan, aksi demonstrasi para guru Honorer masih terus berlangsung.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *