**Bandung//14 Oktober 2024** – Di tengah persiapan Pilkada Serentak 2024, perusahaan media di Jawa Barat dan nasional menghadapi masalah serius terkait pengelolaan anggaran publikasi. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh sejumlah media, termasuk **Satunews.id**, **Sergap.co.id**, **Nasionalpos.com**, dan beberapa lainnya, diketahui bahwa anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk publikasi dan kerja sama media kini mengalami pengurangan drastis.
**Pengelolaan Anggaran yang Dipertanyakan**
Ketika dikonfirmasi beberapa hari lalu, pejabat yang berwenang dalam pengelolaan anggaran menyatakan bahwa ada prioritas lain yang diutamakan, terutama terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Namun, pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan perusahaan media, terutama yang telah lama berjuang dengan anggaran terbatas.
“Logikanya, dalam momen politik seperti Pilkada, anggaran publikasi justru harus ditingkatkan untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan transparan,” ungkap salah satu redaktur senior **Bramastanews.com**. “Namun, yang terjadi justru sebaliknya, anggaran dikurangi bahkan dialihkan.”
**Media Lokal dan Nasional Terancam**
Dampak dari pengurangan anggaran ini telah dirasakan oleh banyak media, baik lokal maupun nasional, yang selama beberapa tahun terakhir sudah “berpuasa” akibat regulasi yang memberatkan. Beberapa media online Jawa Barat seperti **Kabarnusa24.com**, **Markaberita.id**, dan **Jabar21.online** melaporkan bahwa pengurangan anggaran telah mempengaruhi operasional mereka. Mereka terpaksa memangkas biaya produksi, mengurangi konten berkualitas, dan berhadapan dengan penurunan pendapatan.
Beberapa media nasional, seperti **Porosrakyat.com** dan **Waspada24.com**, juga merasakan dampak serupa. “Anggaran publikasi adalah darah kehidupan media, dan ketika itu dipotong, dampaknya bukan hanya pada kami, tetapi juga pada hak publik untuk mendapatkan informasi yang kredibel,” kata redaksi dari **Temporatur.com**.
**Dampak Negatif pada Demokrasi dan Pilkada**
Pengurangan anggaran media ini tidak hanya berpengaruh pada keberlangsungan bisnis media, tetapi juga pada proses demokrasi itu sendiri. Media berperan penting dalam memastikan transparansi Pilkada, memberikan informasi yang netral, dan membantu masyarakat membuat keputusan yang tepat. Dengan pengurangan anggaran, kualitas sosialisasi dan pemberitaan tentang Pilkada 2024 dikhawatirkan akan menurun, membuka celah bagi disinformasi.
“Kita melihat adanya sistem tebang pilih dalam pengalokasian anggaran ini. Media yang mendukung agenda tertentu mungkin mendapatkan prioritas, sementara yang bersikap kritis atau independen justru diabaikan,” ujar salah satu pengamat media dari **Analisanews.id**.
**Harapan dan Seruan untuk Keadilan**
Di tengah krisis ini, para pelaku usaha media di Jawa Barat menyerukan agar pemerintah segera memperbaiki pengelolaan anggaran publikasi. Mereka berharap ada keadilan dalam distribusi anggaran agar media dapat berfungsi optimal dalam menjaga transparansi informasi. “Kami tidak menuntut lebih, kami hanya ingin apa yang seharusnya menjadi hak kami dikembalikan, agar kami bisa menjalankan fungsi kami sebagai pilar demokrasi,” tambah salah satu redaksi dari **Baranewsjabar.online**.
**Pentingnya Peran Media dalam Demokrasi**
Media bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga penjaga demokrasi. Jika anggaran publikasi terus dipangkas, maka kualitas pemberitaan dan penyampaian informasi akan semakin terpuruk, dan dampak buruknya akan dirasakan oleh masyarakat luas. Para pejabat yang mengelola anggaran diharapkan menggunakan hati nurani dan keadilan dalam pengambilan keputusan. “Media adalah kunci dalam memastikan proses politik yang bersih dan transparan, terutama di tengah Pilkada ini. Jika peran media diabaikan, maka dampaknya bisa sangat serius,” kata seorang pengusaha media dari **Akssara.com**.
**Kesimpulan**
Dengan Pilkada Serentak 2024 yang semakin dek
