,

Dugaan Mark Up Anggaran Pada Rehabilitasi Posyandu Desa Parakanlima Jatiluhur, Tokoh Warga: Banyak Lebihnya

oleh -497 Dilihat

PURWAKARTA  //  Bramastanews.com_Rehab bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Rt 005 Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur, Purwakarta timbulkan polemik di lingkungan masyarakat bahkan lingkup Pemdes Parakanlima.

Hal tersebut di jelaskan beberapa tokoh masyarakat saat di wawancara awak media pada (23/8/2023).

“Status bangunan itu tidak jelas, bisa dikatakan kondisional, saat awal Pembangunan Puskesmas pembantu tersebut di tengah jalan berubah jadi Posyandu, kan nggak jelas,” ujarnya.

“Rehab itu seolah di paksakan, di laksanakan tanpa melibatkan aparatur desa dan TPK atau yang sekarang di sebut TPBJ, perhitungan saya anggaran untuk rehab itu juga kegedean”

Selanjutnya tokoh masyarakat tersebut menjelaskan, bila masyarakat di Rt 005 menginginkan perbaikan TPT atau Bronjong, bukan rehabilitasi bangunan itu.

Di tempat berbeda, terkait persoalan tersebut Nanang, Ketua BPD Desa Parakanlima saat dikonfirmasi mengatakan,

“Saya tidak menandatangani persetujuan rehabilitasi posyandu tersebut. Rehabilitasi Posyandu itu tidak berdasarkan Musdes, saya belum memberikan persetujuan tertulis, dari awal sudah kita tegur namun kata PJS sudah berkomunikasi dengan pihak DPMD dan ada respon dari sana katanya bisa untuk pembangunan itu, sehingga akhirnya dibangun,” ujarnya.

Lebih lanjut Nanang mengatakan bila pembangunan itu tidak tercantum di RKPDes dan pihaknya belum menandatangani dokumen perencanaan nya.

Saat diminta tanggapan terkait jumlah alokasi anggaran, Nanang enggan berkomentar.

Sebelumnya pada (22/8/2023) PJ Kepala Desa Parakanlima, Teti Komala menampik adanya rumor terkait dugaan mark up anggaran dalam pembangunan rehabilitasi posyandu tersebut.

Menurutnya anggaran sebesar 81 juta itu
sesuai dengan harga perbelanjaan sekarang, dirinya mengaku pembangunan tersebut menggunakan material yang berkualitas, contohnya pada baja ringan.

“Insyaallah saya amanah, ini kan bukan saung-saungan nantinya kan akan di tempati orang kan,” tambahnya.

Berdasarkan penelusuran di lokasi kegiatan, tidak semua bagian dari bangunan yang hanya berukuran 5×6 meter itu alami pergantian material baru, keramik lantai bagian dalam tak diganti, genteng yang di pasang juga nampak tidak seperti baru.

Berdasarkan keterangan warga yang turut terlibat dalam pembangunan itu mengatakan,”

Pembangunan ini dilaksanakan sekitar lima belas hari, dengan jumlah tenaga kerja lima orang, tidak semua gunakan material baru seperti pada bagian genteng juga kelihatannya dioplos,” ujarnya.

Menurut keterangan dari beberapa sumber yang berhasil dihimpun, polemik di pembangunan itu dimulai dari awal penentuan jenis kegiatan yang tak lewati tahapan perencanaan secara matang serta persetujuan dari BPD.

Keterlibatan pihak aparatur Desa dalam pengelolaan kegiatan juga terlihat minim, kegiatan tersebut bahkan terkesan dipaksakan PJ Kades, bahkan terkesan dikelola sendiri atas inisiatifnya.

Padahal yang bersangkutan berasal dari pihak yang seharusnya memahami betul tata kelola sistem Pemerintahan Desa, baik anggaran maupun pelaksanaan,” pungkas warga.

(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *