Bandung,- Bramastanews.com
Forum “Obrolan Seru Lingkungan” Bandung Raya dengan tema _Masalah Sampah Solusi Berkelanjutan atau Masalah Baru, digelar di Rooftop DPRD Provinsi Jawa Barat, Jl. Diponegoro, Bandung, Selasa 9/6/2026.
Acara ini dihadiri perwakilan legislatif dan eksekutif. Sayangnya KLHK dan Gubernur Jawa Barat tidak hadir. Namun semangat diskusi tetap mengerucut pada satu substansi: penanganan sampah Jabar harus kembali ke hulu, bukan mengandalkan teknologi bakar.
“Kritik Tegas ke Kebijakan Teknologi Sampah”
Dalam wawancara bersama Para Awak Media , Direktur Eksekutif Walhi Jabar menegaskan pendekatan teknologi seperti insenerator, RDF, atau PLTSa yang terus didorong pemerintah selama 21 tahun pasca Longsor TPA Leuwigajah adalah “solusi palsu”.
“Dia hanya menumbuhkan masalah baru. Mahal, berpotensi koruptif, dan tidak menyelesaikan sampah dari sumbernya,” tegasnya.
Walhi menilai Jastrada – dokumen kebijakan strategis Jabar soal sampah – tidak dijalankan. Padahal peta jalan itu jelas mengedepankan pengurangan sampah dari hulu atau sumber. Kenyataannya, pemerintah justru fokus ke teknologi ujung.
*Sarimukti Overload, Legok Nangka 20 Tahun Tak Siap*
Walhi menyoroti TPA Sarimukti yang sudah overload. Tingginya kandungan organik membuat Sarimukti rentan kebakaran. Seharusnya Sarimukti hanya TPS sementara, bukan beban jangka panjang.
“Harus ada timeline jelas. Bandung Raya 4 kabupaten/kota harus disiplin pilah sampah dari rumah. Kalau organik tidak masuk Sarimukti, beban TPA akan berkurang drastis dalam 1-3 tahun,” ujarnya.
Untuk Legok Nangka, Walhi sudah mengeluarkan 2 kertas kerja sejak rencana 2009. Hampir 20 tahun belum siap. Walhi menduga bukan hanya soal anggaran, tapi juga potensi korupsi di masa transisi kepemimpinan. Kerja sama dengan Sumitomo untuk listrik saja izinnya baru keluar 2024 dan tidak partisipatif.
*Ajak Pemerintah “Memuliakan” Pemulung*
Poin paling humanis disampaikan Walhi: pemerintah harus merangkul “pahlawan tanpa gift”, yaitu para pemulung.
“Mereka dipandang sebelah mata, tidak pernah dikasih apa-apa, tapi jasanya paling nyata. Mereka yang setiap hari mengurangi sampah Bandung. Tanpa mereka, darurat sampah Jabar akan lebih parah,” katanya.
Walhi mendesak Gubernur Dedi Mulyadi alias KDM untuk tidak menjalankan teknologi bakar-bakaran. KDM disebut paham kondisi lingkungan Jabar sudah krisis. Selama ada solusi komunitas yang berhasil dan kesadaran pilah dari rumah, kenapa harus pilih teknologi yang membebani bumi?
*Tuntutan Walhi ke Pemprov Jabar:*
1. Hentikan proyek insenerator/thermal, kembalikan ke Jastrada: kurangi dari hulu
2. Buat timeline penutupan Sarimukti + dialog partisipatif dengan warga
3. Manusiakan pemulung: rangkul, dengar harapan, libatkan sebagai pejuang lingkungan sejati
4. Transparansi anggaran Legok Nangka, usut potensi pemborosan
Dalam Obrolan Seru Lingkungan (OSEL) Bandung Raya di DPRD Jabar, Direktur Eksekutif Walhi Jabar kritik 21 tahun darurat sampah dan gagalnya Jastrada. Solusi disebut bukan insenerator, tapi pemilahan dari hulu + pemberdayaan komunitas.
“Kalau Bandung Raya mau beres, kuncinya sederhana: 4 kabupaten/kota taat pilah sampah dari rumah. Pemerintah rangkul komunitas dan pemulung. Itu solusi berkelanjutan, bukan masalah baru,” pungkasnya.
*nengsih*
