Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung menekankan pentingnya penguatan partisipasi masyarakat. Partisipasi warga dinilai menjadi kunci terciptanya demokrasi yang sehat dan berkualitas.
Pesan itu disampaikan dalam kegiatan Pendidikan Politik Tahun 2026 yang digelar di Grand Asrilia Hotel Convention, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Rabu (12/8/2026).
Mengangkat tema “Peran Strategis Masyarakat dalam Mengawal Demokrasi dan Kebijakan Daerah Menuju Pemilu 2029”, kegiatan ini menjadi ruang edukasi sekaligus dialog.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kesbangpol Kota Bandung beserta jajaran, Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, SH., para tokoh masyarakat, Ketua Forum RW, serta para ketua RT/RW se-Kota Bandung.
Dalam sambutannya, Asep Mulyadi mengingatkan bahwa demokrasi tidak berhenti setelah masyarakat mencoblos di bilik suara.
Menurutnya, demokrasi harus terus hidup melalui keterlibatan warga dalam menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Jangan menunggu pemilu baru masyarakat menyampaikan aspirasi. Pengawalan terhadap kebijakan harus dilakukan sejak sekarang melalui komunikasi dan musyawarah,” ujarnya.
Asep mendorong masyarakat di tingkat kewilayahan untuk membangun komunikasi aktif dengan pemerintah. Forum warga dan lingkungan RW dinilai efektif menyerap persoalan sekaligus menyampaikan kebutuhan.
Ia menilai semakin aktif masyarakat dalam proses pengawasan, semakin besar peluang lahirnya kebijakan publik yang sesuai kebutuhan warga.
Ketua DPRD itu juga mengajak masyarakat tidak ragu memberikan kritik kepada pemerintah. Namun ia menekankan kritik harus disampaikan dengan cara santun dan berdasarkan data.
“Kritik sebagai bagian penting dalam proses perbaikan pemerintahan. Kalau ada kritik, sampaikan kepada pihak yang tepat dan sertai dengan data,” katanya.
Asep mengibaratkan pejabat publik seperti pengemudi kendaraan besar yang memiliki titik buta. Karena itu, masukan dari masyarakat sangat dibutuhkan.
Ia juga menyoroti pentingnya integritas bagi siapa pun yang berada di sektor publik. Jabatan politik dan pemerintahan harus dipandang sebagai amanah untuk melayani.
“Politik seharusnya menjadi jalan untuk memberikan pelayanan dan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap para pejabat memiliki kesiapan dan kemandirian, sehingga tidak menjadikan jabatan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.
Tantangan demokrasi ke depan juga disebut semakin kompleks dengan pesatnya perkembangan teknologi digital.
Asep meminta masyarakat meningkatkan literasi politik dan kemampuan menyaring informasi. Berita bohong, manipulasi, hingga deepfake AI berpotensi memengaruhi opini publik.
“Literasi informasi harus diperkuat karena tantangan Pemilu 2029 tidak hanya berada di ruang politik, tetapi juga di ruang digital,” ungkapnya.
Menjelang kontestasi 2029, ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga hubungan sosial. Perbedaan pilihan politik tidak boleh memecah persaudaraan.
“Setelah kompetisi politik berakhir, masyarakat harus kembali bersatu untuk mengawal pembangunan dan memastikan pelayanan publik berjalan baik,” katanya.
Asep menegaskan, masyarakat bukan penonton. “Masyarakat adalah pemilik, pengawal sekaligus penentu arah demokrasi. Karena itu, partisipasi harus dibangun dengan etika, tanggung jawab dan tetap menjaga kedamaian,” tandasnya.
Kegiatan Pendidikan Politik 2026 berlangsung interaktif. Setelah materi, peserta mengikuti sesi diskusi dan tanya jawab seputar demokrasi dan kebijakan daerah.
Acara ditutup dengan foto bersama dan doa. Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Kota Bandung berharap kesadaran politik masyarakat semakin kuat dalam menyongsong Pemilu 2029.
*nengsih*
