PALI – Bramastanews.com Kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dipastikan berdampak signifikan terhadap pembangunan di daerah, termasuk Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, SH., MH., menilai langkah tersebut berpotensi mengganggu sejumlah sektor vital, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Sebagai wakil rakyat, tentu kami akan terus mengawal dan memperjuangkan agar kepentingan daerah PALI tetap menjadi prioritas,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi terbaik menghadapi situasi ini.
“Mudah-mudahan Bapak Presiden menahan dulu pemangkasan atau pengurangan TKD ini,” harap Firdaus.
“Mengingat kita juga baru melaksanakan efisiensi anggaran dan pelantikan PPPK, yang gaji mereka menjadi beban daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumsel, Rahmadi Murwanto, sebelumnya mengungkapkan bahwa alokasi TKD tahun 2026 untuk Provinsi Sumatera Selatan turun drastis hingga 39,38 persen.
Komponen Dana Bagi Hasil (DBH) terpangkas hingga 71,7 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik anjlok 83,6 persen. Hanya DAK Nonfisik yang tercatat mengalami peningkatan tipis sebesar 2,6 persen.
“Meski terjadi pemangkasan, pemerintah daerah tetap dapat mengajukan pembiayaan pembangunan fisik seperti sekolah, irigasi, dan jalan langsung ke kementerian/lembaga di pusat melalui strategi jemput bola,” ujar Rahmadi dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah (Rakor Pemda) bersama kepala daerah se-Sumsel di Griya Agung, Senin (6/10/2025).
“Artinya, daerah harus proaktif, menyiapkan data, dan memperjuangkan kebutuhan agar tetap mendapat dukungan dari pusat,” tandasnya. (Bm/red)
