PALI – Bramastanews.com. Merespons sorotan publik terhadap dugaan kegagalan teknis dalam proyek pembangunan drainase di Kecamatan Talang Ubi Utara dari APBD 2025, dikerjakan CV Fathar Bimantara Persada pagu anggaran Rp. 500 Juta.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ristanto Wahyudi, turun langsung ke lokasi proyek pada Kamis (7/8/2025).
Atas temuan tersebut, Ristanto mengaku memberikan teguran keras kepada seluruh unsur pelaksana proyek, mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), konsultan pengawas, hingga pihak kontraktor pelaksana, yaitu CV Fathar Bimantara Persada.
“Sudah dilakukan pengecekan ke lapangan, dan saya memberikan teguran keras kepada KPA, PPTK, pengawas serta pihak pelaksana lapangan atas pekerjaan tersebut,” tegasnya kepada awak media.
Sebagai tindak lanjut, Ristanto juga langsung menginstruksikan agar dilakukan perhitungan ulang volume pekerjaan yang telah terpasang. Ia menegaskan bahwa proyek drainase tersebut harus diperbaiki dan ditambah panjangnya sebagai bentuk koreksi teknis dan kompensasi atas pekerjaan yang tidak sesuai standar.
“Perhitungan ulang tersebut untuk dilaksanakan penambahan panjang drainase sebagai konsekuensinya,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Aktivis Pemerhati Pembagunan Daerah, Aldi Taher, menyatakan bahwa kejadian ini menjadi alarm penting pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUTR PALI untuk melakukan evaluasi internal terhadap sistem pengawasan proyek proyek fisik di lingkungan kerjanya.
Ia menyebutkan perlunya peningkatan kualitas kontrol teknis di lapangan agar kesalahan serupa tidak terulang di proyek lainnya.
“Kejadian ini jadi pelajaran. Mulai dari perencana, pengawas, hingga pelaksana, semua harus kembali disiplin mengikuti SOP dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan,” kata dia.
Dan juga memunculkan pertanyaan lanjutan soal sanksi yang lebih tegas dan sistem pengawasan ke depan.
Menurut Aldi, pengawasan yang lemah dapat berdampak sistemik terhadap kualitas infrastruktur dan kepercayaan publik.
“Kita apresiasi Kadis PU mau turun langsung. Tapi jangan hanya berhenti di teguran. Harus ada mekanisme audit dan sanksi agar proyek tidak hanya mengejar serapan anggaran, tapi benar-benar berkualitas,” tegas Aldi. (Bm/Red)
