Barak Militer Untuk Calon Tenaga Kerja BYD: Siapa Bayar & Untung, Seberapa Efektif
Purwakarta // Bramastanews.com_Ketua Komunitas Madani Purwakarta (KMP), Ir.Zaenal Abidin, MP, menyoroti kritis kebijakan Gubernur Jawa Barat yang akan mengirim 4.500 lulusan SMK calon pekerja pabrik BYD di Subang ke barak militer.
Sikapi kebijakan tersebut, beberapa kalangan publik Purwakarta pertanyakan berapa anggaran yang digelontorkan.
Seberapa efektif program tersebut, dan bagaimana mekanisme evaluasinya.
Seperti diketahui simulasi Anggaran Rasional untuk 14 Hari Pelatihan miliki rincian sebagai berikut:
1). Konsumsi. Makan 3 kali plus snack. Sebesar
Rp 50.000 per orang/hari.
Yang bila dikalkulasikan, 4.500 × Rp50.000 × 14 hari. Sehingga totalnya menjadi Rp. 3,15 miliar.
2). Akomodasi & fasilitas barak diantaranya pemakaian asrama, listrik, air, kebersihan, dll diperkirakan menelan biaya sebagai berikut:
Rp.10.000 per orang/hari
4.500 × Rp10.000 × 14 hari = Rp.630 juta
3). Seragam/atribut pelatihan (baju olahraga, topi, sepatu, perlengkapan lapangan).
Rp500.000 per orang
4.500 × Rp500.000 = Rp2,25 miliar
4). Transportasi (hanya PP ke barak militer, bukan harian)
Rp150.000 per orang (bus kolektif/armada)
4.500 × Rp150.000 = Rp675 juta
5). Instruktur & operasional pelatihan
Estimasi 100 instruktur (militer + sipil)
Honorarium Rp5 juta per instruktur untuk 14 hari = Rp500 juta.
Biaya operasional kegiatan lapangan (materi, simulasi, alat bantu) = Rp. 300 jutam
Sehingga totalnya sebesar Rp.800 juta.
6). Cadangan/biaya tak terduga sebesar 10%. Atau sebesar Rp.751 juta.
Sehingga total estimasi Anggaran Rasional = Rp8,26 miliar.
Dari rincian anggaran tersebut, beberapa kalangan pemerhati kebijakan publik khususnya KMP pertanyakan.
“Dari mana sumber anggaran Rp.8,3 miliar tersebut diperolah, dari APBD, APBN, atau sharing dengan BYD.
Indikator keberhasilan yang dapat membenarkan belanja sebesar itu apa.
Mengapa tidak dialokasikan untuk program soft skill jangka panjang, pelatihan bahasa asing, atau sertifikasi kejuruan yang lebih relevan dengan kebutuhan industri.
Menurut sebuah penelitian, studi psikologi menunjukkan pembentukan karakter tidak bisa didapatkan secara instan.
Boot camp, hanya memberi disiplin jangka pendek, tanpa tindak lanjut berupa mentoring dan monitoring di tempat kerja, program ini rawan hanya jadi ritual simbolik dengan biaya miliaran.
Seperti diketahui, atas kebijakan tersebut, Pemprov Jabar tidak dapat memberikan penjelasan terkait, siapa evaluator independennya.
Metode apa untuk mengukur perubahan mental.
Apakah ada laporan terbuka yang bisa diakses publik.
Sikapi hal tersebut, Komunitas Madani Purwakarta (KMP) mendesak agar:
1. DPRD Jabar segera memanggil Gubernur dan Disnakertrans untuk buka-bukaan soal anggaran.
2. Audit independen dilakukan agar publik tahu uang rakyat digunakan dengan tepat.
3. Alternatif program berbasis vokasi, literasi digital, dan pendampingan karier lebih tepat guna daripada barak dua minggu.
Sebab menurut KMP dengan versi rasional tersebut, anggaran tetap besar untuk Rp.8,3 miliar selama 14 hari barak.
Apakah itu investasi karakter, atau justru pengeluaran seremonial..
(red)
