Banyuasin – Bramastanews.com, Permasalahan keterlambatan pembayaran gaji karyawan PT. Melania Indonesia terus memanas. Aksi damai yang dilakukan karyawan perusahaan yang berlokasi di Desa Mainan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, telah memicu kunjungan langsung dari Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Kabupaten Banyuasin, Jumat (10/1/2025).
Kunjungan tersebut bertujuan menyelesaikan krisis gaji yang sudah tertunda hingga tiga bulan sepanjang 2024, serta menginvestigasi dugaan pemotongan iuran BPJS yang tidak disetorkan perusahaan. Namun, harapan untuk berdialog dengan pucuk pimpinan perusahaan pupus. Ketua Komisi IV DPRD Banyuasin, Darwani, mengungkapkan kekecewaannya karena yang hadir hanya manajer operasional, bukan general manajer.
“Kami ingin memastikan hak karyawan terpenuhi. Sayangnya, pimpinan tertinggi perusahaan kembali mangkir, meski kami sudah memberi rekomendasi berkali-kali,” ujar Darwani.
Senada, anggota DPRD Sumsel, Ade Pramanja, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah hukum tegas jika perusahaan tetap tidak menunjukkan itikad baik. Bahkan, ia tidak ragu untuk mengusulkan penutupan operasional perusahaan.
“Ini bukan sekadar soal gaji, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Jika perusahaan tidak hadir pada rapat lintas komisi Senin mendatang, kami akan bawa masalah ini ke kementerian terkait dan merekomendasikan penyegelan,” tegas Ade.
DPRD memberikan tenggat waktu terakhir kepada PT. Melania Indonesia hingga pertemuan lintas komisi mendatang. Apabila perusahaan kembali mangkir, langkah hukum dan rekomendasi penyegelan dipastikan akan dilakukan.
Sementara itu, karyawan perusahaan berharap ultimatum ini dapat memaksa manajemen membayar hak mereka dan memperbaiki tata kelola hubungan kerja. Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT. Melania Indonesia belum memberikan tanggapan resmi.
