DPRD Cimahi,–Bramastanews.com.
Struktur keanggotaan DPRD Kota Cimahi kembali lengkap. Kusmawan, S.E. dari Partai Golkar resmi dilantik sebagai anggota DPRD melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sisa masa jabatan 2024-2029.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Rabu (7/10/2026). Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn) Ngatiyana.
Kusmawan hadir menggantikan posisi almarhum H. Asep Rukmansyah, S.E. yang wafat beberapa waktu lalu.
Dalam sambutannya, Wali Kota Ngatiyana menegaskan bahwa PAW bukan sekadar formalitas pengisian kursi kosong. Langkah ini penting untuk memastikan roda pemerintahan dan fungsi representasi rakyat tetap berjalan penuh.
“PAW ini memastikan demokrasi dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Representasi warga harus tetap utuh,” kata Ngatiyana.
Ia juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi almarhum Asep Rukmansyah selama mengabdi sebagai wakil rakyat. Menurutnya, semangat pengabdian almarhum patut menjadi teladan bagi anggota dewan yang lain.
Ngatiyana juga menekankan pentingnya menjaga kekompakan antara eksekutif dan legislatif. Ia mengingatkan tiga fungsi utama DPRD, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, harus dijalankan secara objektif.
“Fungsi pengawasan harus untuk perbaikan kinerja, bukan untuk menjatuhkan. Boleh beda pandangan, tapi jangan beda tujuan,” tegasnya.
Kepada Kusmawan yang baru dilantik, Ngatiyana berpesan agar amanah sebagai wakil rakyat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Sementara itu, usai dilantik, Kusmawan menyatakan komitmennya untuk melanjutkan perjuangan dan program-program yang telah dirintis almarhum di daerah pemilihan.
“Saya akan fokus mengawal apa yang sudah diprogramkan almarhum untuk konstituen. Bersama Fraksi Golkar, saya ingin memperkuat soliditas dengan eksekutif demi kepentingan warga,” ujar Kusmawan singkat.
Dengan dilantiknya Kusmawan, DPRD Kota Cimahi diharapkan dapat bekerja lebih optimal dalam mengawal pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
*nengsih*
