KABUPATEN BEKASI, bramastanews.com – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggerakkan sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah di berbagai daerah.
Kali ini sosialisasi digelar di Kabupaten Bekasi, tepatnya di Gedung Wibawa Mukti Komplek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jumat (21/11/2025).
Sosialisasi kali ini menyasar pada sejumlah kalangan diantaranya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengemudi ojek online, dan pelaku properti atau pengembang perumahan.
Kegiatan dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Wakil Bupati Asep Surya Atmaja, serta pihak BP Tapera.
Pada kegiatan tersebut mengemuka persoalan bahwa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini digadang sebagai solusi permodalan murah bagi UMKM, nyatanya masih sulit diakses oleh pelaku usaha di Kabupaten Bekasi. Para pelaku usaha kompak mengeluhkan prosedur yang rumit serta seleksi administrasi yang ketat.
Maka kondisi ini berdampak sejumlah UMKM terpaksa mencari pinjaman alternatif, termasuk melalui rentenir, untuk mengembangkan usaha mereka.
Salah satu pelaku UMKM, sebut namanya Devi (46), produsen bumbu rendang yang telah beroperasi selama 10 tahun, mengaku kesulitan mendapatkan suntikan modal dari program KUR. Ia masih mengandalkan tabungan pribadi untuk usahanya karena terbentur persyaratan bank.
“Agak susah karena persyaratannya susah, aksesnya juga enggak gampang. Terutama ada jaminan. Jadi kami minta dipermudah atuh Pak,” keluh Devi saat ditanya langsung oleh Menteri Maruarar.
Devi pun mengaku, untuk pengembangan usaha dan rumah, dirinya memerlukan pinjaman hingga Rp 500 juta atau minimal Rp 100 juta asalkan persyaratannya dipermudah.
Cerita yang lebih memprihatinkan disampaikan oleh Rini (37), pengusaha katering. Ia sulit mengakses KUR karena terganjal rapor merah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, atau yang dulu dikenal sebagai BI-Checking.
“Itu karena mobil saya hilang sampai sekarang enggak ada juntrungannya. Kena BI-Checking. Di sini saya bingung juga, sudah saya bilangin tapi tetap enggak bisa. Akhirnya ini saya pakai rentenir karena mau pinjam jaminan susah. Harusnya (KUR) ini jadi jalan keluar,” ungkap Rini.
Menanggapi keluhan tersebut, Mauarar dengan tegas menyebut permasalahan ini disebabkan oleh kinerja para birokrat yang lambat. Menurutnya, bantuan permodalan seharusnya segera diproses karena vital dalam mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Harusnya kita bekerja lebih profesional kepada masyarakat. Jangan sampai terlambat-terlambat seperti ini,” kata Mauarar, yang sempat beberapa kali menegur jajarannya selama kegiatan.
Ara, sapaan Mauarar ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah mengucurkan dana sebesar Rp 130 triliun dalam program KUR Perumahan. Program ini dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk pembangunan, pembelian, atau renovasi rumah yang mendukung kegiatan usaha mereka.
“Dan tahun depan dipastikan programnya berlanjut. Silakan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat,” kata Ara.
Di sisi lain, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terhadap program ini.
“Program ini sangat baik untuk membantu masyarakat, ada bantuan kredit sampai Rp 100 juta. Jadi masyarakat tidak pusing lagi dan jangan sampai terjerat judi online dan juga bank emok untuk usahanya. Kabupaten Bekasi tentu mendukung program ini,” pungkas Asep.
Sebelumnya Dirjen Perumahan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan bahwa kategori UMKM yang berhak mendapatkan KPP atau Kredit Program Perumahan adalah usaha kecil yang modalnya tidak lebih dari Rp5 Miliar, dengan jumlah omzet maksimal 50 miliar.
“KPP bisa diperoleh sampai Rp 500 juta, dengan penyediaan subsidi bunganya hanya 6%,” ujarnya.
Selain UMKKM, yang berhak menerima KPP juga pengembang perumahan dan penyedia jasa konstruksi, seperti pedagang bahan bangunan, kontraktor.
Dalam kesempatan yang sama Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera telah menyalurkan KPR FLPP sebanyak 861.124 unit rumah utk periode 2022 sampai 2025. Program ini adalah untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghadilan rendah.**red.
