,

Lagi-lagi, Hasil Pembangunan Dinas PU Purwakarta Buruk

oleh -449 Dilihat
oleh

Lagi-lagi, Hasil Pembangunan Dinas PU Purwakarta Buruk

Purwakarta // Bramastanews_Lagi-lagi, hasil pembangunan proyek dari Dinas PU Purwakarta kualitasnya memprihatinkan.

Drainase yang dibangun di tahun anggaran 2025 senilai Rp.197.059.000, kalau penghimpun yang dikerjakan CV. Bumi Abdi Langit, kini kondisinya sudah alami kerusakan.

BACA JUGA  Marak Hasil Pembangunan Berkualitas Buruk, PJ Bupati Layak Ganti KADIS PUPR Purwakarta

Beberapa bagian drainase tersebut nampak alami retak-retak, pasangan nampak terlihat rapuh hingga bagian ujungnya alami kerontokan.

Pembangunan drainase tersebut diketahui merupakan paket pemeliharaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta, dengan nama proyek pemeliharaan drainase jalan paket 17.

Diduga kerusakan prematur tersebut terjadi akibat lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Penggunaan material berkualitas rendah diduga menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan prematur yang semestinya tidak terjadi.

BACA JUGA  Jalan Berlubang Diabaikan, Jalan Sepi Diperbaiki, Pemilihan Lokasi Pembangunan Dinas PU Purwakarta Tuai Protes

Sayangnya persoalan serupa juga terpantau terjadi di tahun-tahun sebelumnya.

Hasil pembangunan dari beberapa jenis kegiatan tercatat, beberapa diantaranya cepat alami kerusakan.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak internal Dinas, juga pengawasan dari pihak Konsultan menjadi tanda tanya besar.

Sebab persoalan ini terus saja berulang dari tahun ke tahun.

Sikapi persoalan serius tersebut, Bupati Purwakarta sampai adakan pertemuan khusus dengan para konsultan kabupaten purwakarta pada oktober 2025.

BACA JUGA  Dinas PUTR PALI Hentikan Sementara Proyek Jalan Lingkar Desa Purun, Diduga Bermasalah

Hal itu dilakukan Bupati Purwakarta guna menyikapi maraknya pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan yang kualitasnya dinilai rendah bahkan buruk.

Maraknya persoalan tersebut dari tahun ke tahun timbulkan kecurigaan di kalangan publik Purwakarta.

BACA JUGA  Skandal DBHP Seret Mantan Bupati ARM Kedalam Pusaran, Sumber Dana Bayar TA 2019-2020 Digugat KMP

Apakah persoalan tersebut merupakan indikasi adanya pengondisian serta kelonggaran yang diberikan pihak dinas dalam pelaksanaan pembangunan.

Ataukah ini merupakan sebuah cermin adanya praktik kongkalikong dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah di kabupaten purwakarta.

(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *