PALI – Bramastanews.com, Proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMP Negeri 5 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menuai sorotan. Pekerjaan yang menelan dana sebesar Rp 494.970.000 dari Dinas Pendidikan Kabupaten PALI dan dikerjakan oleh CV Ratu Mas itu diduga tidak sesuai spesifikasi.
Hasil pantauan di lapangan pada Selasa (19/8/2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian konstruksi. Balok tiang cor terlihat tidak seimbang dengan balok pondasi, bahkan keduanya tampak tidak presisi. Pemasangan bata pun dinilai jauh dari standar pembangunan sekolah. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius, mengingat gedung tersebut akan digunakan untuk kegiatan belajar ratusan siswa.
Tak hanya itu, tim investigasi menemukan ketidaktransparanan pada papan informasi proyek. Papan tersebut tidak mencantumkan luas atau volume bangunan. Seorang pekerja yang dimintai keterangan pun mengaku tidak mengetahui detail proyek.
“Kami baru bekerja di sini. Tukang yang pertama sudah berhenti, jadi kami tidak tahu berapa luas bangunan ini,” ujar salah satu pekerja, Selasa (19/8).
Lebih mengejutkan lagi, anggaran hampir setengah miliar rupiah tersebut ternyata hanya menghasilkan dua ruang kelas. Perbandingan antara biaya yang digelontorkan dan kualitas bangunan di lapangan menimbulkan dugaan pemborosan anggaran.
Pemerhati Pembangunan Kabupaten PALI, Aldi Taher mengaku sangat prihatin dengan dugaan pengerjaan asal-asalan pada fasilitas pendidikan tersebut.
“Anak-anak bangsa berhak mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak. Jangan sampai proyek pendidikan dijadikan ajang bancakan. Saya berharap pemerintah daerah segera turun tangan memperbaiki kualitas pembangunan ini,” tegas Aldi.
Aldi menilai proyek tersebut janggal, mengingat dengan anggaran ratusan juta rupiah seharusnya mutu bangunan lebih diutamakan dan terjamin.
“Presisi antara balok tiang dan pondasi itu vital. Kalau salah dari awal, kekuatan struktur bangunan bisa dipertanyakan,” jelasnya
Lebih jauh, ia mendesak pihak terkait, khususnya PPTK Dinas Pendidikan, segera turun ke lapangan untuk melakukan audit menyeluruh.
“Jika dalam hal ini ada kesan pembiaran, maka patut diduga adanya konspirasi antara penyedia anggaran dan pelaksana proyek,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten PALI yang telah dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp pada Rabu (20/8) masih memilih bungkam. (Tim)
