PALI – Bramastanews.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Daerah Pemilihan (Dapil) V menggagas mekanisme baru untuk memperkuat penyerapan aspirasi masyarakat. Dalam kegiatan reses kedua yang digelar Senin (7/7) di Gedung Serbaguna Desa Prambatan, Kecamatan Abab, DPRD berkomitmen untuk membuka ruang komunikasi masyarakat secara berkala.
Reses yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD PALI H. Ubaidillah ini turut dihadiri anggota DPRD dari Fraksi Demokrat M. Budi Hoiru, Fraksi Nasdem Amir Mursan, dan Fraksi PKS Afias, serta Camat Abab, para kepala desa, BPD, dan elemen masyarakat se-Kecamatan Abab.
Dalam dialog terbuka tersebut, sejumlah persoalan mendasar mengemuka, mulai dari infrastruktur dasar yang mangkrak hingga minimnya layanan pendidikan dan kelistrikan di beberapa wilayah.
Kasi Pemerintahan Desa (Pemdes) Kecamatan Abab menyuarakan desakan penyelesaian pembangunan balai kantor kecamatan yang belum rampung.
Menanggapi itu, Ketua DPRD H. Ubaidillah menegaskan bahwa pihaknya siap memperjuangkan aspirasi masyarakat di ranah legislatif, namun menekankan bahwa eksekusi program tetap berada di tangan pemerintah daerah.
“Kami siap menampung dan mengawal aspirasi warga, namun realisasi tetap bergantung pada kebijakan eksekutif. Karena itu, sinergi menjadi kunci,” ujar Ubaidillah.
Lebih jauh, Ubaidillah mendorong agar ruang dialog antara rakyat dan wakilnya tak hanya berlangsung saat reses, tetapi juga membentuk ruang dialog secara berkala. Usulan itu diamini oleh M. Budi Hoiru yang menyatakan bahwa pihaknya siap membuka ruang aspirasi masyarakat paling sedikit setiap tiga bulan.
“Komunikasi intensif dengan masyarakat penting agar kita tidak hanya hadir saat reses, tapi bisa menyerap kebutuhan warga secara berkesinambungan,” kata Budi.
Dalam forum tersebut, dari Desa Tanjung Kurung, menyampaikan kekecewaan karena tidak satu pun usulan pembangunan mereka direalisasikan dalam APBD 2025, meski selalu aktif berpartisipasi dalam reses tahunan.
Dari perwakilan Desa Karang Agung mempertanyakan nasib jembatan yang telah ambruk selama setahun tanpa perbaikan.
Desa Prambatan menyuarakan kebutuhan mendesak akan jaringan listrik PLN di wilayah Talang Betung. Sementara itu, perwakilan Desa Persiapan Raman Mulia mengeluhkan belum tersedianya Sekolah Dasar serta mengusulkan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk menunjang pendidikan dan masa depan anak-anak di wilayah terpencil, pengecoran jalan Prambatan ke Pengabuan.
Menanggapi hal ini, Ubaidillah menjanjikan bahwa Desa Tanjung Kurung tetap akan mendapat alokasi pembangunan, meski mungkin belum secara menyeluruh dalam tahun berjalan.
“Harus diakui, keterbatasan anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD menjadi tantangan tersendiri dalam mengakomodasi semua aspirasi,” jelasnya.
Amir Mursan dari Fraksi Nasdem turut menjelaskan bahwa proses rehabilitasi SDN 9 Abab telah berjalan, bahkan sudah dimulai dengan tahapan titik nol. Terkait usulan listrik di Talang Betung, ia menyatakan pengajuan tengah diproses dan siap untuk terus dikawal.
Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Afias, juga menyoroti pentingnya pembangunan jalan cor dari Desa Prambatan menuju Pengabuan, yang dinilai strategis dalam memangkas waktu tempuh dan mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.
Mengakhiri sesi dialog, Ketua DPRD H. Ubaidillah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memanfaatkan ruang aspirasi secara aktif dan konstruktif demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
“Tidak cukup hanya menyuarakan keluhan, kita harus terus memperkuat kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, dan DPRD. Dengan begitu, arah pembangunan bisa lebih tepat sasaran,” tutup Ubaidillah. (Bm/Red)
