Dedy Karim Tegaskan: Pengembalian Uang Tak Hapus Tindak Pidana Korupsi
CIBINONG,BramastaNews.com –
Terkait uang kompensasi yang di berikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada supir angkot Cisarua Puncak, menuai polemik pasal nya, oknum Pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah mengembalikan uang kepada Supir angkot,
Menanggapi hal ini, Ketua Lsm Penjara PN Dedy Karim wawancara melalui telepon pada sabtu (5/4/2025), menyatakan bahwa pengembalian uang disunat / korupsi seharusnya tidak menghapus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan
pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana seseorang. Namun, jika dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana,” ujarnya.
“Kalau menurut saya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan, itu tetap melawan hukum. Misalnya saya mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, terus bebas begitu saja. Itu tetap tindak pidana,” tegas Dedy Karim
Lebih lanjut, ia merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut.
Dilansir kompas.com, sopir angkot jurusan Cisarua, Wen (56), menceritakan adanya dugaan uang kompensasi disunat
Awalnya para sopir diminta datang ke lokasi tanpa adanya pemberitahuan bahwa angkot akan diliburkan selama masa libur Lebaran 2025.
“Tadinya kan nggak ada bilang diliburkan, cuma suruh fotokopi STNK trayek, terus bakal ada bantuan katanya. Nggak bilang diliburkan, nggak. Nah, bilangnya sesudah dapat uang (kompensasi) itu,” kata Wen di Kabupaten Bogor, Jumat (4/4/2025).
Ia menyebut, para sopir menerima uang kompensasi dalam bentuk amplop berisi uang tunai Rp1 juta dan paket sembako.
Namun, kata dia, para sopir kemudian diminta untuk menyetorkan uang sebesar Rp200.000 dari amplop tersebut sebagai iuran sukarela untuk pengurus, seperti Organda.
“Amplopnya dikasih di Pemda,” ujar Wen.
Dengan demikian, uang yang diterima oleh Wen hanya sebesar Rp800.000.
“Itu katanya dipotong buat pengurus-pengurus, dimintain Rp200.000, itu alasannya. Ya akhirnya ada yang tetap narik, duit bantuannya aja dipotong per orang,” ucapnya.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan di tengah upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat berharap aparat penegak hukum bertindak tegas dalam menangani perkara korupsi tanpa memberikan celah bagi pelaku untuk lolos dari sanksi hukum hanya karena telah mengembalikan uang konfensasi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi . Kejujuran, dedikasi, dan komitmen dari aparat hukum sangat dibutuhkan demi terciptanya pemerintahan Kabupaten Bogor yang bersih dan transparan, tutup Dedy Karim Ketua Lsm Penjara PN.
