M.Nurullah RS Ketua Umum PWDPI Natar Agung Sudah Saatnya Menjadi DOB

oleh -21 Dilihat

 

Lampung Selatan Brasmatanews.com

Lampung Selatan  Kembali mencuatnya isu Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Natar Agung, mendapat perhatian khusus dari para tokoh warga calon wilayah DOB Natar Agung.

Salah satunya datang dari M.Nurullah RS selaku, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) yang notabenenya Asli warga setempat  mengatakan bahwa dirinya sudah sejak lama mendengar rencana Pemekaran Natar Agung.

“saya sudah lama sekali mendengar rencana itu” ucap Nurullah dalam sebuah perbincangan dengan Majalah Natar Agung.

BACA JUGA  Banyak Industri Cemari Lingkungan di Kab.Bekasi, Ketua AWI Bekasi : 'Pejabat Tak Perduli Industri Racuni Lingkungan, 'Pejabat Kucing Kurap!'

Ia amat setuju jika lima wilayah yaitu Kecamatan Natar, Jati Agung, Tanjung Bintang, Merbau Mataram dan Tanjung Sari menjadi DOB dan terpisah dari Kabupaten Induknya yaitu Lampung Selatan.

Lelaki yang berdomisili di Desa Hajimena Kec Natar ini menjelaskan dengan mekarnya Natar Agung maka diharapkan pembangunan dalam segala bidang akan lebih maju.

“Lampung Selatan ini, masih cukup luas, jadi wajarlah jika ada wilayah yang kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan” tegasnya.

Nurullah juga mengkritisi perjalanan Panitia Pemekaran yang kurang maksimal dalam memperjuangkan proses pemekaran dan masih terkesan setengah hati. Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang terlihat belum rela jika Natar Agung menjadi DOB. Ketidak relaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan itu tampak dari tarik ulur yang begitu terlihat nyata di tengah-tengah masyarakat.

BACA JUGA  Dugaan Mark Up Anggaran Pada Rehabilitasi Posyandu Desa Parakanlima Jatiluhur, Tokoh Warga: Banyak Lebihnya

Dirinya sempat mendengar bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum mau merekomendasikan usulan pemekaran wilayah DOB Natar Agung karena ada berkas yang kurang.

“Padahal saya pernah dengar tahun 2019 ada dana dalam APBD sebesar Rp 1 Milyar, tapi kenapa berkasnya masih kurang? Pasti ada sesuatu hal yang disembunyikan” urai Nurullah menduga-duga.

Ia berharap aspirasi warga masyarakat pada lima kecamatan bisa di realisasikan sesegera mungkin, sehingga isu pemekaran ini tidak menjadi mainan politik bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan elektoral dari pilkada ke pilkada.

BACA JUGA  Ketua Bawaslu PALI Resmi Lantik 15 Anggota Panwascam.

” Bosan juga setiap Pilkada selalu kita dengar para calonkada selalu umbar janji dengan memainkan isu DOB Natar Agung, setelah calon itu menang, maka kembali Zonk” tutup Nurullah.

(SMh)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *