Oleh : Irwansyah, Eks Kabid. KAJ HMI MPO Cabang Kendari
Tidak lama lagi pemilihan kepala daerah (Pilkada 2024) akan di gelar secara serentak pada tahun ini, dalam rangka memilih pemimpin rakyat secara demokrasi. Pilkada dilaksanakan untuk memilih atau mengganti kepala daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Pilkada diatur berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU. Pelaksanaan Pilkada diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dibantu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat di tingkat daerah atau pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Saya menilai pra pilkada di Sultra yang akan datang masih sangat Krisis Kepemimpinan bahkan berpotensi menjadi daerah nepotisme dari tingkat Gubernur hingga ditingkat Bupati Serta Wali Kota, yang dimana beberapa pablik figur telah tampak dengan berbagai macam varian tagline, begitu pula dengan bangganya para pablik figur atas pencapaian pintu politik yang telah didapatkan sebagai kendaraan untuk ditumpangi menuju pilkada 2024 yang akan datang, sangat disayangkan beberapa calon kepala daerah yang telah mendapatkan dukungan atau kendaraan yaitu partai politik tidak terlepas dari pengaruh manufer politik keluarga dari beberapa calon kepala daerah tersebut
Sultra saat ini menjadi sentral perebutan kekuasaan kepemimpinan tampah mempertimbangkan rekam jejak, spirit kepemimpinan serta kualitas diri dari seorang calon kepala daerah, dengan membawa tagline atau giringan isu politik agar menghipnotis rakyat dengan kalimat calon pemimpin yang mudah adalah yang terbaik dan pasti kuat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah, tampa kita sadari hal tersebut hanyalah sebuah rekayasa politik dikarenakan semua ditumpangi kepentingan kekuasaan.
Belum lagi para pablik figur yang ada di Sultra atau calon-calon kepala daerah selain memiliki hubungan mitra usaha juga sekaligus memiliki mitra politik, dengan pihak perusahaan pertambangan yang ada Sultra untuk memuluskan perjalanannya untuk merebut kekuasaan daerah pada pilkada 2024 yang akan datang, daerah tersebut salah satunya adalah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan Kabupaten Konawe Selatan.
Apa lagi dua daerah tersebut sama sekali belum usai dengan problematika nya yaitu konflik sosial serta konflik lingkungan hidup yang di akibatkan oleh aktivitas pertambangan yang tidak taat terhadap kaidah-kaidah pertambangan yang telah di atur Konstitusi atau UU. Sehingga dengan adanya persoalan pertambangan yang ada di Sultra saat ini, lalu kemudian akan di terhadapkan pada pilkada mendatang yang hanya akan menjadi seremonial demokrasi semata.
*Opini ini di kirim langsung oleh penulis (*)
