PALI , SUMSEL – Bramastanews.Com
Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, Drs. H. Soemarjono, memimpin acara penting dalam agenda pemerintahan daerah dengan memberikan amanat pada pelantikan pegawai pemerintah. Acara tersebut dihelat di Gedung Serbaguna Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan ucapan syukur serta menyampaikan salam kepada seluruh peserta yang hadir dalam acara tersebut.
Acara pelantikan juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting di lingkup pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, antara lain Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten sekretaris daerah, serta kepala satuan kerja perangkat daerah.06/05/2024
Total 601 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 12 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) resmi dilantik dalam acara tersebut. Wakil Bupati mengungkapkan harapannya agar para pegawai yang baru saja dilantik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab, integritas, serta komitmen yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Tak hanya itu, para pegawai yang baru dilantik juga diberikan pengingat penting untuk mematuhi aturan dan norma yang berlaku sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), serta menjaga nama baik profesi dan integritas sebagai abdi negara. Wakil Bupati juga mengajak seluruh pegawai untuk memahami dengan baik aturan-aturan terkait hak dan kewajiban, serta larangan-larangan yang berlaku bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Sebagai penutup, Wakil Bupati berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan inayah-Nya kepada seluruh pegawai yang baru dilantik dan juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Aamiin.
Jumlah Pegawai yang Dilantik pada Acara Tersebut adalah sebagai berikut:
– Tenaga Teknis: 145 orang
– Tenaga Kesehatan (Nakes): 255 orang
– Tenaga Guru: 201 orang
– Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lulusan STAN: 12 orang
Acara pelantikan tersebut menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat pemerintahan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
