CIKARANG, BRAMASTANEWS.COM – Sekretaris Jenderal LSM DPC Triga Nusantara (Trinusa) Kabupaten Bekasi, Saipul Anwar, mengajak masyarakat Kabupaten Bekasi agar meminta transparansi dari Direktur Utama PT.Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), Prananto. Bahkan, pria biasa dipanggil Ipul ini bertanya-tanya, siapa yang berada di balik PLTS di perusahaan milik pemerintah Kabupaten Bekasi ini.
“Perusahaan milik pemerintah Kabupaten Bekasi sebelumnya fokus di bidang migas selama bertahun-tahun. Sekarang mereka mencoba beralih ke bisnis energi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Peralihan ini seharusnya kita tuntut agar mereka tetap terbuka dan transparan kepada masyarakat. Siapa sebenarnya yang berada di balik PLTS PT. BBWM ini?” ujar Ipul dengan tegas.
Ipul mengungkapkan bahwa Prananto seolah-olah menjalankan perusahaan ini seperti milik pribadinya, padahal BBWM ini adalah milik Pemkab Bekasi. Artinya, masyarakat Kabupaten Bekasi berhak mengetahui segala hal mengenai bisnis perusahaan milik pemerintah ini.
“Apakah ada akta pendirian yang mengatur mengenai diversifikasi perusahaan ini? Apakah perusahaan sudah benar-benar berubah? Dari bisnis migas menjadi PLTS ataukah bertambah dengan bisnis PLTS? Kami yakin bahwa akta perusahaan BBWM ini belum diselesaikan, mengingat bahwa melakukan perubahan bisnis tidaklah mudah. Apalagi, ini menyangkut PLTS. Sungguh konyol jika Prananto menjalankan jenis bisnis baru ini tanpa memiliki izin usaha yang masih belum ada,” ungkapnya.
Selanjutnya, hal yang aneh adalah bahwa selama Prananto memimpin BBWM, perusahaan ini tidak berani menunjukkan laporan keuangannya kepada publik. Misalnya, tidak ada banner atau pengumuman mengenai hal tersebut di website perusahaan milik pemerintah ini.
“Ketidaktransparanan BBWM selama Prananto memimpin masih sangat minim. Dia hanya berani menginformasikan perkembangan, kerja sama dengan pihak lain, dan kenaikan laba. Di mana transparansi mengenai sumber daya manusia, posisi keuangan yang berlebihan, dan PLTS?” katanya.
Kami berharap bahwa Prananto dapat melakukan perbaikan dalam hal transparansi ini demi kebaikan dan kepercayaan masyarakat Kabupaten Bekasi. Masyarakat berhak mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan milik pemerintah ini. Memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil telah sesuai dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, kami bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Bekasi meminta kepada Prananto agar membuka akta perusahaan, melibatkan publik dalam segala aktivitas dan keputusan perusahaan, serta memberikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan. Hanya dengan melakukan ini, kepercayaan masyarakat dapat dibangun dan kerjasama yang baik antara perusahaan dan masyarakat dapat terjalin.
Kita berharap agar masalah ini segera ditangani dengan serius oleh pihak yang berwenang dan langkah-langkah transparansi yang diperlukan dapat segera diimplementasikan. Keterlibatan publik sangat penting dalam memastikan agar perusahaan milik pemerintah ini berkembang dengan baik dan menguntungkan bagi semua pihak. Pungkasnya. (***)
