Warga terdampak banjir dari Kampung Cihagra dan Cikoneng, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung, menggelar audiensi bersama Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat di Kantor DPRD Jabar, Selasa 15/7/2026. Audiensi ini turut dihadiri BBWS, Dinas SDA, DLH, Bappeda, unsur kecamatan, dan pemerintah desa.
Pertemuan ini digelar untuk membahas langkah penyelesaian banjir yang sudah bertahun-tahun melanda wilayah Bandung Selatan, khususnya Bojongsoang dan Dayeuhkolot. Komisi IV menegaskan akan mengawal setiap kebijakan instansi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
Iwan Wahyudi, S.Sos – Ketua RW 04 Desa Bojongsoang
Iwan Wahyudi menekankan bahwa inti tuntutan warga adalah penyelesaian banjir di Bojongsoang secara menyeluruh. Ia menilai hasil kajian dari tiap instansi selama ini tidak dikomunikasikan secara terpadu.
“Kami menuntut Komisi 4 untuk mengawal kebijakan dari instansi. Permasalahan banjir di kami lebih pada penyempitan badan sungai, pendangkalan, dan sampah yang sudah meninggi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah. Menurutnya pemerintah tidak bisa hanya membebankan kepada masyarakat, tapi harus memenuhi hak warga sesuai UU No. 18 Tahun 2008.
“Tadi disampaikan soal insenerator. Dari pihak Hakim diperbolehkan,tetapi dari DLH tidak menyetujui dan dari warga pun menolak insenetator . Ini kan berbenturan karena insenetator bukan solusi bagi warga kami, tetapi harus ada komunikasi di tatanan atas,” katanya.
Iwan berharap ada langkah konkret dari PSDA dan BBWS. Ia menyebut paguyuban warga terdampak Bojongsoang sudah audiensi ke DPRD Kab. Bandung bulan lalu dan kini mendorong tindak lanjut berkelanjutan.
“Intinya kami minta ada aksi nyata, bukan hanya kajian. Anggaran juga jadi persoalan karena keterkaitannya sangat terbatas,” tegasnya.
Angga – Warga Kampung Cijagra
Angga menyampaikan banjir di wilayahnya semakin parah setelah adanya pembangunan Perumahan Podomoro. Ia menduga adanya pembuangan limbah dari perumahan yang belum berizin.
“Sebelum ada Podomoro banjir paling 1-2 kali. Sekarang setiap hujan pasti banjir. Bahkan ada anomali, di Cihagra tidak hujan tapi Bandung hujan, air tetap masuk ke kami,” ungkapnya.
Ia mengaku akan mengawal persoalan izin AMDAL Podomoro. Berdasarkan paparan SDA, izin pembuangan air dari perumahan tersebut belum ada.
“Kami minta rekan media bantu kawal. Kalau memang izinnya bermasalah harus ditindak. Dampaknya sangat besar ke warga,” ujarnya.
Angga juga menyoroti kerusakan pintu air di saluran menuju Cijagra. Ia meminta kepastian jadwal perbaikan agar air tidak meluap ke permukiman saat hujan.
Abi Muhammad Rafli – Pusat Sumber Daya Komunitas
Abi Muhammad Rafli mewakili pendampingan terhadap warga Cihagra. Ia menyebut banjir sudah terjadi bertahun-tahun dan perlu dilihat dari akar masalahnya.
“Setelah analisis dan investigasi lapangan, persoalan paling strategis adalah moratorium izin perumahan. Izin di Bojongsoang dilakukan secara ugal-ugalan,” ujarnya.
Ia menyoroti alih fungsi lahan dari sawah dan perikanan menjadi kawasan perumahan dan permukiman. Hal ini dinilai mengabaikan daya dukung lingkungan.
“Dulu Bojongsoang terkenal dengan persawahan. Sekarang berubah fungsi tanpa memperhitungkan dampak ke warga sekitar,” jelasnya.
Abi mendorong pemerintah lebih ketat dalam pemberian izin dan melibatkan komunitas. Ia berharap ada kebijakan yang berpihak pada warga terdampak agar kesetimbangan ekonomi dan lingkungan tetap terjaga.
H. Asep Syamsudin, http://S.Ag. – Anggota Komisi IV DPRD Jabar Fraksi PKB
H. Asep Syamsudin menyampaikan Komisi IV bersama BBWS dan SDA telah merumuskan solusi banjir jangka pendek dan menengah untuk Bojongsoang dan Dayeuhkolot.
“Solusi jangka pendek sudah disampaikan. Nanti akan dituangkan dalam rumusan resmi dan ditandatangani sebagai dasar program kegiatan agar formal dan benar,” katanya.
Ia juga mendorong koordinasi kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Komisi IV saat ini sedang merumuskan Raperda penanggulangan sampah dari hulu berbasis komunitas.
“Selama ini kewenangan provinsi hanya di TPA. Padahal sampah di hulu juga berkorelasi dengan banjir. Makanya perda ini penting,” jelasnya.
Asep mengajak masyarakat tetap waspada dan mendukung langkah yang sudah dibahas. Ia menargetkan beberapa program mulai dikerjakan beberapa bulan ke depan sebelum musim hujan.
“Mohon partisipasinya. Insyaallah sebelum hujan datang masalah ini harus beres,” tutupnya.
*nengsih*
