Ratusan Juta Dana Desa Diduga Terbuang Percuma di Program Ternak Ikan Bumdes, Siapa Bertanggungjawab?
Purwakarta // Bramastanews_Ratusan juta dana desa tahun anggaran 2025 di Kecamatan Plered, diduga terbuang sia-sia di program ternak ikan yang dikelola Bumdes.
Program ternak ikan tersebut dikabarkan di ikuti sedikitnya delapan Bumdes yang ada di Kecamatan Plered.
Sayangnya, pemilihan ikan jenis gurame di program peternakan tersebut diduga tak cocok, hingga akibatkan kematian serentak.
Parahnya, kematian ikan jenis gurame itu dikabarkan terjadi di delapan Bumdes tersebut.
Meski dikatakan sempat ada garansi penggantian saat terjadi kematian serentak di awal musim, namun saat terjadi kematian yang kedua kalinya, tak lagi ada penggantian.
“Sempat ada penggantian saat awal terjadi kematian serentak, tapi saat terjadi kematian yang kedua kalinya, tak ada lagi penggantian,” ujar salah satu narasumber.
Menurut informasi, setiap desa anggarkan dana sebesar Rp 50 juta di program tersebut. Bila dikalkulasi, secara keseluruhan dari delapan desa terkumpul dana sebesar Rp 400 juta.
Informasi lainnya menyebutkan ide ternak ikan gurame tersebut berasal dari pendamping Kecamatan berinisial PR.
“Kalau saya amati, pilihan jenis ikan di program Bumdes itu tidak tepat. Sebab di Cirata saja, setahu saya tidak ada hewan gurame. Menurut saya, iklim di wilayah kita tidak cocok untuk ikan jenis gurame, sehingga akhirnya pada mati,” ujar seorang narasumber.
“Ide nya dari pendamping Kecamatan, disosialisasikan ke Bumdes, akhirnya di ikuti sebab paparannya saat sosialisasi menyakinkan.
“Pengadaannya melalui CV yang sepertinya memiliki kaitan dengan mereka,” ujarnya kemudian.
Kini, program tersebut dikabarkan hanya sisakan tiga kolam bundar bioflok yang harga satuannya capai Rp 10 juta.
Sikapi persoalan tersebut, aktivis setempat menduga bila program tersebut sudah dirancang dari awal haanya untuk memanfaatkan dana desa.
Menurutnya, penggagas di program tersebut harus bertanggungjawab atas gagalnya program Bumdes di delapan desa ini yang anggarannya cukup fantastis.
Dikatakannya, tidak menutup kemungkinan, para penggagas ide ini menerima untung atau bagian dari pihak pengadaan barang tanpa memikirkan resiko kedepannya.
“Harus diusut tuntas, sampai ketemu siapa penggagas utama dan pihak yang menerima keuntungan atas progam gagal tersebut, sebab uang negara harus jelas pertanggungjawabannya,” pungkasnya.
(red)
