Kabupaten Tulang Bawang Barat- Lampung ||Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat, di tahun 2019 terdapat 45 Kepala desa (Kades yang tersandung kasus korupsi. Lalu bertambah ditahun 2020 menjadi 132 Kades, kemudian 159 Kades ditahun 2021, dan 174 dan update terkahir Kades di 2022.
Seharusnya Dana Desa (DD) bisa d peruntukan dalam pembangunan infrastruktur serta meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat desa agar mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut,dan aturan DOP (Dana Operasional Desa) Tahun 2023 .
Pemerintah desa dapat nenggunakan 3% dari total Dana Desa yang diterima untuk operasional desa.
Aturan tersebut rercantum pada Peraturan Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.8 TA.2022 Tentang Prioritas Penggunan Dana Desa TA.2023.
Saat Awak media mencoba konfirmasi kepada Kepalo Tiyuh Candra Kencana dengan mengisi buku tamu sekitlra pukul 09.05 WIB, Senin 23 Sepeteber 2024.
Saat awak media bertanya kepada perangkat Tiyuh Candra Kencana selalu bilang vahwa Kepalo velum datang/sedang tidak ada..
“Izin pak Carik saya dari media ingin bertemu bapak kepala Tiyuh Candra Kencana dengan maksud dan tujuan untuk mengkonfirmasi ?
“Kepalo belum datang sedang tudak ada di tempat, ujar Sekertaris atau Carik Tiyuh Candra Kencana pada, Senin 23/08/ 2024.
Media sebagai informasi masyarakat dan sosial control termasuk dalam pengelolaan keuangan desa dan negara dan sebagai pilar demokrasi ke -4, memberikan informasi kepada publik seta mengedukasi hal -hal yang mengangkut kepentingan umum.
Sebagai bahan dan untuk referensi dalan pemberitaaan yang objektif dan berimbang. wartawan media Temporatur.com melakukan penggalian informasi dan tanggapan untuk memperoleh keterangan ke berbagai sumber baik khususnya pada kepala Tiyuh Candra Kencana, tetapi sangat sulit ditemui, nomor ponselnya pun tidak ada yang aktif.
Awak media sudah berulang-ulang kali mencoba konfirmasi, dan menitipkan pesan kepada perangkat Tiyuh maksud dan kedatangan awak media, namun selalu tidak ada tanggapa, bahkan tidak satu pun dari pihak kepala Tiyuh Candra Kencana baik staf atau perangakat nya yang dapat dikonfirmasi oleh wartawan.
Awak media juga sudah mencoba konfirmasi baik kepada dinas terkait dan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawag Barat, sampai saat ini media belum mendapatkan tanggapan dan keterangan.
Dari hasil Investgasi awak media dan sumber Informasi valid terpercaya, bahwa realisasi di Tiyuh Candra Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Menerima/Merealisasikan Dana Desa Rp.994.816.000.,
Bila mengacu pada pagu Dana Desa Tiyuh diatas, maka dana operasional Tiyuh tersebut sebesar Rp.29.844.480.,
Adapun realisasi Dana Desa TA.2023 antara lain :
Pada Tahap I :
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan)Rp 2.000.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar)Rp 15.000.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tiyuh (PKPKT) Rp 2.400.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Iuran APDESI)Rp 600.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Perjalanan Dinas)Rp 2.800.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Barang Konsumsi )Rp 3.044.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Langganan Listrik)Rp 450.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Honorarium Operator Tiyuh)Rp 2.800.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Honorarium Petugas Kebersihan Kantor)Rp 1.200.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Honorarium Pengelola Aset)Rp 2.100.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber)Rp 6.000.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Tiyuh (PPKT))Rp 6.200.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos)Rp 1.900.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Publikasi)Rp 14.500.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut)Rp 17.900.000
Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)
Operasional BPD (Belanja Jasa Honorarium Operator BPT)Rp 1.400.000
Operasional BPD (Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut)Rp 4.900.000
Operasional BPD (Belanja Perjalanan Dinas)Rp 1.000.000
Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Komputer (Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesoris Ruangan)Rp 3.000.000
Prasarana Kantor Lainnya (Belanja Modal Peralatan Komputer)Rp 26.240.000
Prasarana Kantor LainnyaRp 20.500.000
Pada Tahap .II
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan)Rp 2.635.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk)Rp 1.280.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar)Rp 25.000.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tiyuh (PKPKT) Rp 4.800.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Perjalanan Dinas)Rp 3.800.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Barang Konsumsi )Rp 3.470.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Langganan Listrik)Rp 1.050.000
Operasional Pemerintah Desa (Belanja Jasa Honorarium Operator Tiyuh)Rp 5.600.000.
Sampai berita ini terbitkan kepala Tiyuh Candra Kirana belum memberikan tanggapan dan keterangan kepada tim media .**
(Iqbal/ING Red).
