PALI – Bramastanews.com, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tengah menjadi sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat, termasuk insan pers, praktisi, dan akademisi. Kritik dan protes terhadap kinerja instansi strategis ini mencuat, terutama terkait profesionalitas, pengelolaan anggaran, hingga hubungan kerja yang dinilai tidak sehat dengan para mitra media.
Sebagai lembaga teknis yang dipimpin oleh pejabat eselon II dan diangkat langsung oleh Bupati, Kepala Dinas Kominfostaper memiliki peran penting dalam menyukseskan agenda pemerintahan, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi publik. Namun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa kinerja dinas tersebut kerap kali menuai kontoversi. Berberapa persoalan yang patut di evaluasi secara objektif, sebagai berikut:
1. Pengelolaan Anggaran yang Dinilai Belum Profesional dan Berkeadilan
Salah satu sorotan utama adalah pengelolaan anggaran publikasi dan kemitraan media. Banyak pihak menilai bahwa alokasi anggaran dinilai tidak transparan dan tidak mengedepankan prinsip keadilan. Praktik-praktik yang mengarah pada ketidakadilan anggaran dianggap berpotensi menghambat upaya pemerataan informasi serta partisipasi media lokal dalam mendukung pembangunan daerah.
Pengelolaan anggaran yang baik seharusnya mempertimbangkan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta proporsionalitas kebutuhan. Jika dikelola dengan profesional, anggaran Diskominfostaper bisa menjadi instrumen strategis dalam mendorong kemajuan PALI, baik dalam aspek promosi daerah, diseminasi informasi pembangunan, maupun sebagai sarana kontrol sosial melalui media.
2. Keterbukaan Informasi Publik yang Lamban dan Tidak Akurat
Dalam era digital dan keterbukaan informasi, kecepatan dan keakuratan informasi menjadi keharusan. Sayangnya, Diskominfostaper PALI dinilai lamban dalam merespons kebutuhan informasi publik. Banyak permintaan informasi dari masyarakat dan awak media yang tidak ditanggapi dengan cepat dan akurat, bahkan kerap kali tidak dijawab sama sekali.
Keterbukaan informasi publik yang baik akan membawa banyak manfaat, di antaranya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat prinsip good governance. Tanpa keterbukaan informasi, pemerintahan daerah rentan kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari rakyatnya.
3. Hubungan Kerja dengan Media yang Kurang Profesional dan Cenderung “Toxic”
Ironisnya, hubungan kerja antara Diskominfostaper dan para awak media yang sejatinya adalah mitra utama dalam penyebaran informasi justru dinilai tidak sehat. Banyak jurnalis dan pengelola media khususnya media lokal merasa tidak dihargai secara profesional dalam menjalankan kerja sama, baik secara administratif maupun komunikasi.
Hubungan yang profesional dan kondusif antara pemerintah dan media akan menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Media dapat berperan sebagai corong informasi pembangunan sekaligus kontrol sosial yang konstruktif. Jika hubungan ini rusak, maka yang dirugikan bukan hanya jurnalis, tetapi juga masyarakat luas yang berhak atas informasi yang jujur dan transparan.
5. Media Sosial Resmi Pemerintah Tak Terkelola Baik
Sarana komunikasi digital pemerintah, khususnya media sosial resmi Diskominfostaper dan Pemkab PALI, juga dinilai lemah. Akun-akun media sosial tersebut cenderung pasif, minim konten informatif dan tidak adaptif terhadap isu-isu lokal. Hal tersebut dapat dilihat data angegment (subscriber, views) media sosial resmi You Tube maupun media sosial lainnya.
Padahal, di era digital, media sosial adalah sarana strategis untuk menyampaikan informasi kebijakan, pelayanan publik, dan membangun citra positif pemerintah. Ketidakseriusan dalam pengelolaannya menjadi bukti lemahnya manajemen komunikasi publik di level birokrasi.
4. Loyalitas vs ABS: Jangan Jadi “Jebakan Batman”
Dalam rangka mewujudkan visi PALI Maju – Indonesia Emas 2045, Bupati Asgianto, ST dan Wakil Bupati Iwan Tuaji, SH telah menegaskan komitmen politiknya terhadap sistem meritokrasi dalam birokrasi. Sebuah sistem yang menempatkan kapasitas, prestasi, dan integritas sebagai dasar utama pengangkatan pejabat publik, bukan karena loyalitas buta, kedekatan politik, atau faktor nepotisme.
Berbagai elemen masyarakat sangat mendukung “Meritokrasi” yang menjadi landasan penting untuk membangun pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dalam konteks ini, jabatan strategis seperti Kepala Dinas Kominfostaper tidak bisa diserahkan kepada sembarang orang, melainkan harus diisi oleh figur yang betul-betul paham komunikasi publik, memiliki track record profesional, serta mampu menjalin relasi sehat dengan masyarakat dan khususnya insan pers/media.
Namun sayangnya, budaya birokrasi lama yang mengandalkan pola pikir “Asal Bos Senang (ABS)” masih kerap membayangi. Loyalitas kerap dijadikan tameng untuk mempertahankan posisi, meski kinerja dan kompetensi tak memenuhi ekspektasi publik. Fenomena ini tak hanya memperlambat kemajuan daerah, tetapi juga menempatkan pemimpin daerah dalam jebakan politik internal atau yang kini populer disebut sebagai “jebakan batman” dalam birokrasi.
Jika pola pikir Asal Bos Senang (ABS) terus dipelihara, maka akan sulit bagi Kabupaten PALI untuk menembus standar pemerintahan modern yang partisipatif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Oleh karena itu, masukan dan saran berbagai kalangan sebagai input bagi Kepala daerah, agar dapat dipertimbangkan secara objektif dalam menegakkan sistem meritokrasi. Menjadi langkah untuk mengembalikan fungsi jabatan publik sebagai amanah profesional. Komitmen Meritokraai Asgianto–Iwan Tuaji dapat diwujudkan dalam setiap pengambilan kebijakan struktural di lingkungan Pemkab PALI, dengan menata ulang (revitalisasi) kepemimpinan di tubuh Diskominfostaper.
Dukungan Elemen Masyarakat Kepada Bupati PALI Asgianto, ST.
Dukungan dari berbagai elemen masyarakat terhadap Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto, ST, atas isu pergantian Kepala Dinas Kominfostaper menjadi perhatian serius di tengah masyarakat, media, serta para pemerhati kebijakan lokal, yang menilai perlunya figur baru yang lebih komunikatif, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Dukungan penuh kepada Bupati Asgianto agar melakukan revitalisasi dan evaluasi menyeluruh atas kinerja dinas tersebut, demi mewujudkan komunikasi publik yang sehat dan membangun citra positif pemerintahan daerah. Dukungan ini disampaikan dengan harapan kuat dari masyarakat agar posisi strategis seperti Kepala Diskominfo diisi oleh sosok profesional yang mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat.
