PALI – Bramastanews.com, Pergantian kepemimpinan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dari Heri Amalindo ke Asgianto dan Iwan Tuaji menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan aktivis. Salah satunya adalah Aka Cholik Darlin, MM., Ketua Umum Fakar Indonesia sekaligus pendiri Fakar Lematang Kabupaten Muara Enim.
Aka Cholik mengucapkan selamat kepada Asgianto atas amanah barunya sebagai Bupati PALI. Namun, ia menegaskan pentingnya kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada seremonial semata, tetapi lebih fokus pada realisasi program yang nyata.
“Kita berharap pemerintahan yang baru ini tidak hanya mengedepankan seremonial atau sensasi yang bisa membuai masyarakat. Pemkab PALI terkesan lebih mengutamakan pemberitaan besar ketimbang fakta di lapangan,” ujar Aka Cholik (10/3/25).
Salah satu isu yang menjadi perhatian Aka Cholik adalah banjir di Desa Curup dan beberapa desa lain di Kecamatan Tanah Abang akibat curah hujan tinggi. Luapan Sungai Lematang dan anak sungainya, Sungai Perayun, menyebabkan ribuan rumah, perkebunan, serta fasilitas umum terendam dengan ketinggian air bervariasi antara 30 cm hingga 140 cm.
Menurutnya, bantuan sembako kepada korban banjir memang baik, namun bukan solusi utama yang harus diutamakan pemerintah.
“Jangan hanya kegiatan seremonial semata, perlunya tindakan konkret jangka panjang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa solusi teknis harus dipikirkan agar banjir tidak terus berulang setiap tahun. Desa Curup, yang mengalami dampak paling parah dengan ketinggian air mencapai 140 cm, harus menjadi prioritas dalam perencanaan jangka panjang.
“Desa Curup mempunyai sejarah tersendiri bagi Kecamatan Tanah Abang, di mana kedudukannya waktu itu adalah Marga Petulai Curup sebelum berdirinya Kecamatan Tanah Abang,” tambahnya.
Saat ditanya mengenai sikap Fakar Lematang terhadap pemerintahan baru, Aka Cholik menegaskan bahwa mereka akan mendukung kebijakan yang berpihak pada rakyat, tetapi tetap kritis terhadap program yang hanya bersifat seremonial dan memboroskan anggaran.
“Kami akan menjadi oposisi yang produktif dan selektif. Jika programnya pro-rakyat, tentu kami apresiasi. Tetapi jika tidak, kami tetap kritisi. PALI ini bukan milik bupati dan wakil bupati saja, tetapi milik bersama. DPRD sebagai Wakil rakyat juga diharapkan profesional dan tidak hanya menjadi ‘yes man’,” tutupnya.
