Pagaralam – Sumatera Selatan || Bramastanews.com_Miris, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskomninfo) Kota Pagaralam, Rini Marnilam AP.M.Hum, menghindar dari awak media saat berupaya untuk lakukan konfirmasi.
Beberapa media yang lakukan upaya konfirmasi tersebut antara lain dari Redaksi Media Nusantara 86, Media Pulhukrim, Kaperwil Sumsel Temporatur.com, serta Hendra, SE selaku pimpinan redaksi Lematang Expost.
Kedatangan para awak media diketahui terkait hasil pemeriksaan BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan) yang menyatakan adanya temuan tidak sesuai kondisi sebenarnya terkait pembelanjaan barang dan jasa pada Dinas Kominfo.
Namun, saat itu disebutkan jika Kepala Dinas sedang rapat di kantor dewan Kota Pagar Alam.
“Setelah sekitar 40 menit menunggu, awak media memutuskan untuk menunggu diluar, namun tak lama kemudian Kepala Dinas Kominfo keluar dari kantor dan langsung naik ke mobil.
Narto wartawan media Pulhukrim mengungkapkan,
“Kepala Dinas kabur dari wawancara dengan alasan rapat di kantor dewan,$ ujarnya pada Rabu (07/08/2024).
“Mirisnya lagi, di ruang kantor Dinas Kominfo Pagar Alam tersebut tidak terlihat Bendahara dan Sekretaris Dinas sehingga para awak media tidak bisa mendapatkan keterangan untuk mengkonfirmasi,” tutur Narto.
Menurut Sudi Supratman, Kepala Perwakilan Sumsel media Temporatur.com, dirinya sangat menyayangkan perilaku sang pejabat Diskominfo yang alergi terhadap wartawan.
“Perilaku Kepala Dinas Kominfo yang kabur menyisakan banyak pertanyaan dan keraguan bagi kami, dengan perlakuannya yang menghindar sangat miris bagi kami,” ujarnya.
“Pentingnya keterbukaan informasi publik, profesionalisme, dan sikap bertanggung jawab bagi setiap pejabat publik, terutama dalam hal penanganan media dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara,” tegas Sudi Supratman.
“Sebagai penyampai informasi yang independen dan transparan, media memiliki tanggungjawab untuk terus mengawasi, mengkritisi, dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam kepemimpinan dan pelayanan publik,” pungkas Sudi Supratman. (Red)
