Purwakarta-Jabar || Bramastanews.com
Pemilu di tahun 2024 diwarnai trend masih maraknya harapan masyarakat terhadap pemberian uang terutama dari calon anggota legislatif tingkat daerah.
Hal itu terpantau terjadi di dapil IV Bojong-Darangdan Kabupaten Purwakarta, di mana PEMILIH seolah tak lagi peduli terhadap KUALITAS dari calon anggota legislatif di wilayahnya, pemilih bahkan lebih cenderung mengedepankan uang PEMBERIAN UANG sebagai dasar pilihan mereka.
Berbagai kalangan dimasyarakat bahkan tokoh-tokoh yang dianggap penting, diketahui cenderung tidak memilih wakil rakyatnya secara rasional, melainkan TRANSAKSIONAL.
Beberapa diantara tokoh agama bahkan disebut-sebut terlibat aktif dalam pemenangan caleg yang ada di wilayahnya, termasuk aktif bahkan turut serta membagi-bagikan uang kepada calon pemilih untuk memberikan suara pada calon tertentu saat serangan fajar.
Beberapa warga serta tokoh yang memahami akan pentingnya sosok seorang wakil rakyat yang berkualitas mengatakan,
” Kita sangat menyayangkan pola fikir masyarakat yang semakin ke sini semakin tidak RASIONAL dalam memilih, pemilih lebih cenderung TRANSAKSIONAL dalam tentukan pilihannya, padahal uangnya tak seberapa belum lagi mereka nanti yang terpilih akan menjabat selama lima tahun, pemilih seperti itu tidak lagi miliki akal sehat yang menjadi amanah dari Yang Maha Kuasa, sehingga pantas jika nanti Wakil Rakyat terpilih tidak bisa bekerja sesuai fungsinya,” ungkapnya.
Bertemunya dua kepentingan antara pemilih MATA DUITAN dan CALEG yang butuhkan suara, pada akhirnya lahirkan sosok WAKIL RAKYAT terpilih yang tidak memiliki kualitas karena perolehan suaranya bukan atas dasar prestasi, kinerja atau kontribusi sebelumnya kepada masyarakat, melainkan dapatkan suara dengan cara membelinya dari masing-masing pemilih melalui tim suksesnya dengan teknik klasik yaitu SERANGAN FAJAR.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, juga keterangan dari berbagai narasumber, seorang caleg saat ikuti kontestasi politik, membutuhkan biaya politik yang cukup besar bahkan hampir satu miliar lebih untuk caleg tingkat daerah kabupaten.
Tak aneh jika wakil rakyat terpilih yang akan duduki kursi DPRD Purwakarta pada periode 2024 2029, tidak memiliki kualitas seperti layaknya harapan masyarakat jika suara yang diperolehnya dari hasil politik uang.
Majelis ulama Indonesia di dalam fatwanya secara jelas mengharamkan praktik politik uang, sebab praktik tersebut dianggap merusak tatanan demokrasi yang akhirnya hanya akan melahirkan wakil rakyat atau pemimpin yang tidak memiliki integritas.
Mirisnya masyarakat sebagai pemilih, saat ini terkesan tidak lagi butuh sosok wakil rakyat berkualitas dalam segala aspek, pemilih saat ini lebih kedepankan UANG daripada wakil berkualitas.
Padahal sosok wakil rakyat atau pemimpin berkualitas yang memiliki bekal wawasan, pengetahuan, akhlak serta integritas yang cukup, merupakan kebutuhan bagi rakyat sendiri.
Sehingga pada akhirnya jika wakil rakyat terpilih miliki bekal wawasan, integritas, kepribadian yang baik, masyarakat Purwakarta akan menerima manfaat serta kemaslahatan dari hasil kerja mereka, bukan malah wakil rakyat yang hanya duduki kursi sambil manggut-manggut.
(Gun)
